BANYUWANGI, enewsindo.co.id -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi meraih peringkat pertama dalam Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026.

Penghargaan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) tersebut diberikan atas capaian Banyuwangi dalam tata kelola transformasi digital, khususnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penghargaan diserahkan dalam Seminar Nasional bertajuk "Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah, Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja di Tengah Peluang dan Tantangan" di Auditorium MM FEB UGM, Kamis 5 November 2026.

Penilaian GM-DTGI dilakukan terhadap 508 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Indeks yang dirintis sejak 2023 dan diluncurkan secara nasional pada 2024 ini digunakan untuk mengukur kesiapan serta pelaksanaan tata kelola transformasi digital pemerintah daerah.

Pengukuran mencakup tujuh pilar dan 50 indikator, antara lain tata kelola dan kepemimpinan, regulasi dan kebijakan, manajemen perubahan, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berbasis pengguna, serta keamanan siber dan ketahanan sistem.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Menurut Ipuk, digitalisasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi. Penerapannya harus mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan masyarakat mengakses layanan publik.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi untuk menghadirkan transformasi digital. Bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi sebagai instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat tata kelola, dan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan publik," kata Ipuk, Jumat 6 November 2026 kepada awak media.

Dia menjelaskan, transformasi digital di Banyuwangi dilakukan melalui penguatan regulasi, integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan layanan yang menjangkau hingga tingkat desa.

Salah satu program yang dikembangkan adalah Smart Kampung. Sistem ini mengintegrasikan berbagai pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan.

Pemkab Banyuwangi juga mengembangkan Banyuwangi One ID atau Banyuwangi One/Single Identity. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain pelayanan publik, digitalisasi juga diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial melalui aplikasi Portal Perlinsos.

Banyuwangi dipercaya menjadi daerah percontohan atau pilot project digitalisasi bantuan sosial sejak September 2025. Program ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran bantuan.

Ipuk menyebut, setelah melalui tahap uji coba di Banyuwangi, program tersebut akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia.

"Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga, di mana Banyuwangi menjadi model laboratorium hidup transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional," ujarnya.

Ipuk menambahkan, pemerintah daerah akan terus mendorong integrasi layanan, memperkuat tata kelola data, dan meningkatkan kemampuan aparatur agar inovasi digital yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Transformasi digital harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, kami terus mendorong integrasi layanan, memperkuat tata kelola data, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memastikan inovasi digital yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan warga," Tandasnya. (*)