NIAS SELATAN, enewsindo.co.id -  Kepala Desa Hiligambukha, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan, G. Harefa, akhirnya angkat bicara terkait video viral yang menuding dirinya ikut melakukan pemukulan terhadap seorang warga dalam insiden yang terjadi pada 5 Mei 2026.

Didampingi kuasa hukumnya, G. Harefa menyampaikan klarifikasi saat ditemui sejumlah wartawan di Kantor Polres Nias Selatan, Selasa (24/6/2027). Ia membantah keras tuduhan yang beredar di media sosial dan menegaskan tidak terlibat dalam aksi pemukulan.

Menurut G. Harefa, saat kejadian dirinya justru berupaya meredam situasi dengan mengamankan anaknya agar persoalan tidak berkembang menjadi lebih besar.

"Pada saat kejadian saya berusaha mengamankan anak saya agar jangan sampai terjadi kekeliruan. Saya merasa tidak senang karena informasi di media sosial menyebut saya ikut memukul korban," ujarnya.

Ia menjelaskan, emosi anaknya dipicu oleh ucapan korban yang dinilai menghina dirinya sebagai kepala desa. Menurutnya, kalimat tersebut diucapkan di hadapan anaknya sehingga memancing reaksi spontan.

"Korban berteriak, 'setebal apa pun jenggotnya kepala desa dan juga kumisnya saya cabutin'. Anak saya mendengar langsung ucapan itu sehingga emosi. Wajar saja seorang anak tersinggung ketika orang tuanya dihina di depan umum," katanya.

Untuk memperkuat keterangannya, G. Harefa menyebut sedikitnya dua warga yang berada di lokasi dan mengetahui langsung peristiwa tersebut, yakni Sarojohahau Harefa dan Sekhinaoto Harefa.

Ia juga menyayangkan beredarnya informasi yang, menurutnya, hanya berasal dari satu pihak. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memperoleh informasi yang utuh.

"Silakan datang ke Desa Hiligambukha dan tanyakan langsung kepada masyarakat apakah saya ikut melakukan pemukulan atau tidak. Jangan hanya menerima informasi sepihak," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak korban maupun penyidik Polres Nias Selatan terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.

Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (*)