NIAS SELATAN, enewsindo.co.id - Plt Kepala Sekolah SMK Swasta Kristen BNKP Harenoro, Serius Laia, angkat bicara terkait pemberitaan mengenai dugaan ketidaksesuaian administrasi kepemimpinan sekolah dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2018–2025.

Melalui hak jawab yang disampaikan kepada awak media, Jumat 6 November 2026, di Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Serius membantah pemberitaan yang beredar tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Dia menegaskan, klarifikasi tersebut disampaikan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum persoalan diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta yang ada.

“Berita yang beredar itu tidak sesuai, agar publik tidak membenarkan dan pihak yang terkait bisa memahami yang sebenarnya. Itu tujuan saya menyampaikan klarifikasi ini,” tegas Serius.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah status pengangkatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah. Serius mengaku telah menjalankan tugas tersebut sejak 2020 hingga sekarang berdasarkan penugasan dari Yayasan Monasduk Duha.

“Saya diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah SMK Swasta Kristen BNKP Harenoro pada tahun 2020 oleh Yayasan Monasduk Duha,” ujarnya.

Menurut Serius, penugasan tersebut memiliki riwayat administrasi dan dasar keputusan yayasan. Karena itu, dia meminta agar persoalan legalitas jabatannya tidak dinilai hanya berdasarkan informasi yang beredar, melainkan diperiksa melalui dokumen pendukung.

Dia juga mempersilakan pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan pengangkatannya untuk melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dokumen penugasan yang dimiliki.

Serius berharap hak jawab tersebut dapat memberikan ruang bagi publik untuk mendapatkan informasi dari pihak sekolah secara langsung. Dia juga ingin menghindari kesalahpahaman terkait kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai Plt kepala sekolah.

Pihak SMK Swasta Kristen BNKP Harenoro, lanjutnya, terbuka terhadap siapa pun yang ingin melakukan konfirmasi maupun meminta penjelasan langsung ke sekolah.

Sementara itu, persoalan dugaan ketidaksesuaian administrasi kepemimpinan dan pengelolaan dana BOS periode 2018 - 2025 tetap perlu ditelusuri melalui dokumen serta keterangan pihak-pihak terkait agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang. (*)