JOMBANG, enewsindo.co.id -  Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mengusulkan Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU mendatang digelar di kawasan hutan wisata.

Gagasan itu tidak sekadar menawarkan tempat alternatif, tetapi juga konsep Muktamar yang melibatkan masyarakat sekitar dan memberi dampak ekonomi bagi mereka.

Ketua Departemen Pemanfaatan Hutan Bidang Kehutanan PW GP Ansor Jawa Timur, H. Misbakhul Munir, mengatakan kawasan hutan wisata dapat menjadi ruang pertemuan antara kegiatan organisasi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kenapa Muktamar NU berikutnya tidak kita coba selenggarakan di hutan wisata? Kita membutuhkan Muktamar yang udaranya segar sekaligus suasana permusyawaratannya tidak pengap,” kata Munir dalam diskusi kehutanan sosial di Jombang, Jumat, 28 Agustus 2026.

Menurut Munir, kawasan seperti Coban Rondo di Malang dan Tanjung Papuma di Kabupaten Jember dapat dikaji sebagai calon lokasi. Namun, penentuan tempat harus melalui kajian yang mempertimbangkan daya dukung ekologis, carrying capacity, aksesibilitas, mitigasi risiko, keamanan, dan kesiapan infrastruktur.

Munir mengatakan kehadiran ribuan peserta Muktamar dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan. Peluang itu dapat muncul dari usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, kuliner, penginapan, transportasi, produk pertanian, kerajinan, serta jasa ekowisata.

“Muktamar harus meninggalkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kehadiran peserta dalam skala besar harus memiliki dampak sosial dan ekonomi yang terukur,” ujarnya.

Ia menilai konsep tersebut sejalan dengan prinsip kehutanan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan.

Karena itu, masyarakat sekitar tidak semestinya hanya menjadi penonton ketika kegiatan berskala nasional digelar di wilayah mereka. Mereka perlu mendapat ruang untuk terlibat sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.

Namun, Munir mengingatkan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan berskala nasional tidak boleh mengabaikan fungsi ekologis. Jumlah peserta, aktivitas kegiatan, kebutuhan infrastruktur, pengelolaan sampah, lalu lintas, hingga keamanan harus disesuaikan dengan kemampuan kawasan.

“Pemanfaatan kawasan hutan harus memenuhi prinsip kelestarian, keberlanjutan, dan kesesuaian fungsi kawasan,” katanya.

Selain dampak ekonomi, Munir melihat lingkungan alami dapat mempengaruhi suasana permusyawaratan. Kawasan terbuka dan asri dinilai dapat memperluas interaksi antar muktamirin dan menciptakan ruang dialog yang lebih egaliter.

Menurut dia, desain ruang Muktamar ikut menentukan pola interaksi para peserta. Ruang yang lebih terbuka diharapkan dapat memperbesar kesempatan berdialog dan mengurangi eksklusivitas kelompok.

“Muktamar harus menjadi ruang lahirnya keputusan melalui musyawarah. Kita perlu memperbesar ruang dialog dan mempersempit ruang transaksi,” ujar Munir.

Ia mengatakan hutan juga memiliki nilai simbolik yang relevan dengan kehidupan organisasi. Ekosistem hutan menggambarkan keberagaman, keseimbangan, keteduhan, dan ketergantungan antar elemen.

Karena itu, gagasan tersebut tidak berhenti pada pemindahan lokasi Muktamar ke kawasan wisata. Munir ingin menjadikan hutan sebagai bagian dari konsep penyelenggaraan yang menggabungkan tradisi keumatan, konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi lokal.

“Muktamar yang teduh bukan sekadar teduh tempatnya, tetapi teduh cara berpikirnya; terbuka ruang dialognya, merdeka keputusannya, dan nyata kemanfaatannya bagi umat serta lingkungan,” kata dia. (*)