KOTA KEDIRI, enewsindo.co.id – Pemerintah Kota Kediri tidak ingin buru-buru menyimpulkan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) sebelum memastikan akurasi datanya. Dari 2.100 anak yang tercatat dalam data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah menemukan adanya ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan.

Verifikasi data menjadi salah satu fokus rapat koordinasi Tim Pencegahan dan Penanganan ATS lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Kartini Dinas Pendidikan Kota Kediri, Kamis, 27 Agustus 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Mandung Sulaksono mengatakan pemutakhiran data diperlukan agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Data ATS yang dirilis pemerintah pusat, kata dia, masih berupa data mentah yang harus dikonfirmasi kembali.

“Sebagai contoh, di Kelurahan Lirboyo terdapat hampir 800 anak yang tercatat sebagai ATS. Dari sekitar 800 anak tersebut, yang benar-benar merupakan warga Kelurahan Lirboyo tidak lebih dari 50 anak,” kata Mandung.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa angka 2.100 ATS yang tercatat belum dapat langsung dijadikan gambaran jumlah anak yang benar-benar tidak bersekolah di Kota Kediri. Karena itu, tim lintas OPD akan melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan identitas, domisili, serta kondisi masing-masing anak.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus membahas rencana kerja penanganan ATS sesuai tugas setiap OPD. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Kediri untuk menuntaskan persoalan anak yang belum atau tidak lagi mengenyam pendidikan.

“ Kegiatan ini untuk menindaklanjuti arahan Wali Kota Kediri agar kasus ATS di Kota Kediri tertangani secara tuntas dan dapat kembali mengenyam pendidikan,” ujar Mandung.

Penanganan ATS tidak hanya berkaitan dengan akses ke sekolah formal. Hasil pendataan menunjukkan anak berhenti sekolah karena berbagai alasan, mulai dari persoalan ekonomi, kewajiban bekerja, masalah keluarga, hingga kondisi disabilitas yang menyulitkan mereka mengikuti pendidikan formal.

Pemkot Kediri menyiapkan sejumlah jalur agar anak-anak tersebut tetap dapat memperoleh pendidikan. Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memberikan pendampingan dan bantuan sosial, sekaligus membuka akses pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Lembaga pendidikan nonformal tersebut menyediakan program Paket A, B, dan C dengan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel. Bagi anak yang kesulitan datang ke lokasi pembelajaran, PKBM maupun SKB dapat melakukan penjemputan atau menghadirkan tutor secara langsung.

Pendekatan tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Pemerintah tidak hanya menargetkan anak kembali belajar, tetapi juga memastikan model pendidikan yang diberikan dapat diikuti secara berkelanjutan.

Selain pendidikan akademik, lembaga nonformal menyediakan pelatihan keterampilan. Peserta didik dapat memperoleh kemampuan seperti potong rambut, tata rias, menjahit, dan memasak.

Keterampilan tersebut diharapkan menjadi bekal bagi anak untuk lebih mandiri dan memiliki peluang meningkatkan pendapatan setelah mengikuti pendidikan.

“Penanganan ATS kita lakukan dengan pendekatan dan menyesuaikan kondisi masing-masing anak. Apabila mereka mengalami kendala untuk datang ke lembaga pendidikan, kita siap melakukan penjemputan atau menghadirkan tutor dari PKBM,” kata Mandung.

Menurut dia, verifikasi data menjadi fondasi penting dalam program penuntasan ATS. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui persoalan setiap anak sekaligus menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai.

Pemkot Kediri menargetkan seluruh anak usia sekolah memperoleh kembali haknya atas pendidikan. Verifikasi dan validasi data menjadi langkah awal untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat dalam upaya menuju Kota Kediri zero ATS. (*)