NIAS SELATAN, enewsido.co.id – Pemulihan pemerintahan dan kehidupan masyarakat pascabencana alam di Kabupaten Nias Selatan menjadi perhatian Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Monev PRR) Wilayah Sumatera Utara.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi mengenai indikator pemulihan yang dipimpin Koordinator Tim Monev PRR Wilayah Sumatera Utara Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, S.I.P., bersama Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Sorake Km 5, Teluk Dalam, Rabu (19/8/2026).

Bupati Sokhiatulo Laia menyampaikan apresiasi atas kedatangan Tim Satgas PRR ke Nias Selatan. Menurut dia, koordinasi tersebut penting untuk menyamakan data, memetakan kebutuhan di lapangan, sekaligus menyusun langkah konkret dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

“Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tim Satgas PRR di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Tujuan kegiatan ini adalah menyamakan data, memperjelas kebutuhan di lapangan, dan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pemulihan pascabencana alam,” ujar Sokhiatulo.

Dia menjelaskan, Pemkab Nias Selatan telah menerima dana dan menyalurkannya kepada masyarakat penerima manfaat yang rumahnya mengalami kerusakan sedang dan ringan.

Namun, bencana alam kembali melanda sejumlah wilayah Nias Selatan. Pada Juli 2026, bencana terjadi di Kecamatan Mazo dan Boronadu yang mengakibatkan sembilan rumah warga terendam dan mengalami kerusakan serta satu unit sekolah terdampak.

Bencana berikutnya menyebabkan sejumlah ruas jalan kabupaten terputus akibat longsor. Kondisi tersebut terjadi di Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, serta Desa Sifaoroasi dan Desa Hilianaa, Kecamatan Gomo. Dampaknya, enam kecamatan sempat mengalami keterisolasian.

Sebagai langkah penanganan, Pemkab Nias Selatan telah menggelar rapat koordinasi tanggap darurat. Koordinasi tersebut difokuskan pada percepatan penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Pemkab juga telah mengusulkan pengelolaan kawasan hutan lindung sebagai salah satu langkah menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana di kemudian hari.

“Kami menyadari bahwa penanganan bencana alam di Kabupaten Nias Selatan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri. Karena itu, kami sangat berharap dukungan, arahan, dan sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Sokhiatulo.

Sementara itu, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono menyampaikan bahwa dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diperoleh melalui pergeseran anggaran APBN dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pemulihan di daerah terdampak.

Dia menyebut pemanfaatan anggaran TKD untuk Kabupaten Nias Selatan berada pada angka sekitar 23 persen. Karena itu, berbagai kendala di lapangan perlu segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah rencana relokasi SMPN 3 Taluzusua. Sekolah tersebut berada di kawasan hutan lindung sekaligus lokasi yang memiliki risiko longsor.

“Untuk relokasi infrastruktur, agar disampaikan kepada Tim PRR beserta alasannya. Dengan demikian, kebutuhan dan dasar relokasi tersebut dapat kami tindak lanjuti,” ujar Fadjar.

Fadjar juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengupayakan dukungan pendanaan untuk penanganan bencana alam terbaru yang sebelumnya telah dilaporkan Bupati Nias Selatan.

“Untuk penanganan bencana alam terakhir seperti yang dilaporkan Bupati Nias Selatan, akan kami usahakan pendanaannya melalui tim,” katanya.

Usai rapat koordinasi, Tim PRR bersama rombongan kemudian meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana. Peninjauan lapangan dipandu Wakil Bupati Nias Selatan Ir. Yusuf Nache, S.T., M.M., di antaranya ke wilayah Kecamatan Fanayama dan Kecamatan Aramo.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak bencana di lapangan sehingga penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Nias Selatan Ir. Yusuf Nache, S.T., M.M., Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Amsarno S. Sarumaha, S.H., M.H., CGCAE, staf ahli, asisten, kepala atau perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta Tim Satgas Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Monev PRR). (*)