Detail Berita
Sengketa Tanah Lapangan Desa Langkap Memanas, Pengukuran BPN dan Peninjauan PN Tertunda
Pewarta : Yudi
19 November 2026
16:13
Sengketa tanah Lapangan Langkap Jember memanas, pengukuran oleh BPN batal (foto : Yudi)
JEMBER, enewsindo.co.id - Sengketa kepemilikan tanah lapangan Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, kembali menjadi perhatian. Rencana pengukuran tanah BPN dan peninjauan lokasi perkara oleh Pengadilan Negeri (PN) yang dijadwalkan batal dilaksanakan setelah mendapat penolakan dari sejumlah warga.
Penolakan tersebut berkaitan dengan klaim kepemilikan tanah lapangan yang selama ini digunakan masyarakat sebagai fasilitas umum. Warga menyatakan keberatan apabila lahan yang telah lama dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyarakatan, termasuk olahraga sepak bola, diukur dalam rangka proses sengketa.
Perangkat Desa Langkap, Hifni, menjelaskan bahwa agenda pengukuran dan peninjauan setempat sebenarnya telah dijadwalkan sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Namun, keberatan warga membuat kedua agenda tersebut tidak terlaksana.
"Tadi ini agendanya mau pengukuran dari BPN dan PN (peninjauan lokasi perkara), tapi enggak jadi karena banyak warga yang enggak mau kalau tanah lapangan itu sampai diukur," kata Hifni.
Persoalan ini mempertemukan dua klaim yang berbeda. Di satu sisi, warga menyebut tanah tersebut telah digunakan sebagai lapangan sejak sekitar 1970. Keberadaan fasilitas itu dinilai telah melekat dengan aktivitas sosial dan olahraga masyarakat Desa Langkap selama puluhan tahun.
Di sisi lain, pihak yang mengklaim kepemilikan menyatakan memiliki sertifikat tanah atas nama orang tuanya. Sertifikat tersebut disebut diterbitkan pada 1987 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur.
Berdasarkan keterangan dalam laporan pendampingan, semula terdapat tujuh sertifikat tanah yang kemudian dimutasi menjadi satu nama pada 2001. Riwayat administrasi pertanahan tersebut menjadi salah satu bagian dari persoalan yang kini masih diproses melalui jalur hukum.
Belum terlaksananya pengukuran dan peninjauan lokasi membuat salah satu tahapan pemeriksaan perkara belum dapat dijalankan sesuai agenda. Sementara itu, perbedaan klaim mengenai riwayat penguasaan dan kepemilikan tanah masih menunggu pembuktian dalam persidangan.
Di tengah ketegangan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bangsalsari turun melakukan pendampingan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pendampingan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu dipimpin Camat Bangsalsari Beny Armindo Ginting, S.STP. Kegiatan tersebut melibatkan Kepala Desa Langkap, Kasi Pemerintahan dan Trantibum Kecamatan Bangsalsari, Kanit Samapta dan Kanit Intelkam Polsek Bangsalsari, Babinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan warga.
Beny menekankan bahwa sengketa tanah yang menyangkut kepentingan masyarakat harus disikapi secara hati-hati. Ia meminta seluruh pihak menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik selama proses hukum berlangsung.
Menurut dia, penyelesaian sengketa harus tetap mengacu pada mekanisme hukum. Aspirasi warga juga perlu disampaikan melalui saluran yang tepat tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun menghambat proses penyelesaian perkara.
"Pemerintah kecamatan mendorong agar komunikasi antara pemerintah desa, warga, dan pihak-pihak yang bersengketa tetap terjaga. Aspirasi masyarakat perlu disampaikan melalui jalur yang tepat, tanpa menghambat proses hukum maupun menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban," pesan Beny.
Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kecamatan bersama unsur keamanan dan pemerintah desa untuk mencegah persoalan agraria berkembang menjadi konflik sosial.
Hingga kegiatan berakhir, sengketa tanah lapangan Desa Langkap masih bergulir di pengadilan. Kepastian mengenai status kepemilikan lahan tersebut belum dapat ditentukan dan tetap menunggu pembuktian serta putusan dari lembaga peradilan yang berwenang. (*)
Komentar
Berita Terbaru
Hukum & Politik
Konflik Desa Jangan Membesar, Kapolresta Banyuwangi Minta Kades Utamakan Musyawarah
19 November 2026
19:30
Hukum & Politik
Komisi A DPRD Jember Minta Dilibatkan dalam Penjaringan BPD, Antisipasi Sengketa Pilkades 2027
19 November 2026
19:16
Hukum & Politik
Sengketa Tanah Lapangan Desa Langkap Memanas, Pengukuran BPN dan Peninjauan PN Tertunda
19 November 2026
16:13
Pendidikan & Teknologi
Lelang Gagal, Jadwal Forprov Jatim Di Jember Resmi Diundur
19 November 2026
16:03
Ekonomi & Bisnis
Job Fair Jember Tawarkan 500 Lowongan Kerja, Diikuti 20 Perusahaan
19 November 2026
15:51