Detail Berita

Hukum & Politik

Konflik Desa Jangan Membesar, Kapolresta Banyuwangi Minta Kades Utamakan Musyawarah

Pewarta : Hakim Said

19 November 2026

19:30

Kapolresta Banyuwangi Kompol Muharman Arta usai berdiskusi PKDI (foto : Hakim Said)

BANYUWANGI, enewsindo.co.id - Persoalan di tengah masyarakat harus diselesaikan melalui musyawarah, bukan dengan pengerahan massa apalagi kekerasan.

Pesan itu disampaikan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Muharman Arta saat bertemu sekitar 100 kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Banyuwangi.

Pertemuan yang dikemas dalam forum dialog tersebut berlangsung di Pendopo Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kamis 19 November 2026. Sejumlah persoalan pemerintahan desa dan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi pembahasan.

Muharman menegaskan, kepala desa memiliki peran penting dalam mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik terbuka. Sebab, pemerintah desa merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui dinamika warganya.

Karena itu, komunikasi antara kepala desa, warga, dan kepolisian perlu diperkuat. Terutama dengan Bhabinkamtibmas yang selama ini menjadi ujung tombak kepolisian dalam menjaga keamanan di lingkungan desa.

"Ketika muncul persoalan, jangan sampai emosi memperkeruh keadaan. Kedepankan musyawarah, buka ruang dialog, dan cari jalan keluar yang baik. Hindari kekerasan atau pengerahan massa karena justru memicu masalah baru," tegas Muharman.

Dia berharap sinergi pemerintah desa dan kepolisian tidak hanya dilakukan ketika persoalan muncul. Namun, juga harus menjadi langkah antisipasi untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.

Dalam kesempatan itu, Muharman juga menyinggung keterbatasan jumlah personel Bhabinkamtibmas di Banyuwangi. Kondisi tersebut membuat sebagian anggota harus menjalankan tugas rangkap.

Meski begitu, dia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian. Komunikasi yang baik dinilai menjadi salah satu cara menjaga kehadiran polisi di tengah masyarakat.

Tak hanya soal konflik sosial, diskusi juga membahas optimalisasi pos keamanan lingkungan (pos kamling). Keberadaan pos kamling diharapkan menjadi ruang partisipasi warga sekaligus memperkuat koordinasi dengan kepolisian.

Mekanisme perizinan kegiatan masyarakat turut menjadi perhatian. Penyamaan pemahaman mengenai prosedur dan kewenangan masing-masing pihak dinilai penting agar kegiatan masyarakat dapat berlangsung tertib.

Selain itu, Muharman mengingatkan para kepala desa agar ikut meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan berlalu lintas dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Dia juga meminta masyarakat tidak main hakim sendiri apabila menemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penanganan harus diserahkan kepada aparat berwenang agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan. 

Sementara itu, Ketua PKDI Kabupaten Banyuwangi Budiharto menyambut positif pertemuan tersebut. Menurutnya, forum dialog langsung dengan Kapolresta memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Dia menyebut, persoalan sosial di tingkat desa kerap membutuhkan penanganan yang tidak sederhana. Selain memahami kondisi masyarakat, kepala desa juga perlu mengetahui prosedur dan batas kewenangan agar penyelesaian masalah tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

"Di lapangan, kepala desa menghadapi berbagai persoalan yang terkadang tidak sederhana. Melalui komunikasi langsung seperti ini, kami mendapat ruang bertukar pikiran dan arahan agar masalah selesai tanpa menimbulkan konflik baru," ujar Budiharto. (*)

Tags : #Kapolresta Banyuwangi #PKDI Banyuwangi #Kades Banyuwangi #Polresta Banyuwangi #Kamtibmas Banyuwangi #Pencegahan Konflik #Berita Banyuwangi. #enewsindo Banyuwangi

Ikuti Kami :

Komentar