Detail Berita
Komisi A DPRD Jember Minta Dilibatkan dalam Penjaringan BPD, Antisipasi Sengketa Pilkades 2027
Pewarta : Andre
19 November 2026
19:16
RDP Seluruh Camat se Jember bersama DPRD, Antisipasi Sengketa Pilkades 2007 (foto : Andre)
JEMBER, enewsindo.co.id - Komisi A DPRD Kabupaten Jember meminta dilibatkan dalam setiap tahapan penjaringan hingga pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Keterlibatan legislatif dinilai penting untuk mengantisipasi potensi persoalan administratif maupun konflik menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.
Permintaan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Jember bersama para camat se-Kabupaten Jember di Gedung DPRD Jember, Kamis 19 November 2026.
Rapat yang berlangsung sekitar 90 menit itu membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari kesiapan anggaran kecamatan tahun 2027 hingga pengawasan tahapan penjaringan dan pembentukan BPD.
Anggota Komisi A DPRD Jember, H.M. Holil Asyari atau yang akrab disapa Ra Holil, mengatakan pengawasan terhadap pembentukan kelembagaan desa perlu dilakukan sejak awal.
Menurut dia, proses penjaringan dan pemilihan anggota BPD harus berjalan transparan agar tidak memunculkan persoalan di kemudian hari.
Ia berharap Komisi A mendapatkan ruang untuk mengikuti setiap tahapan, termasuk pemilihan dan pelantikan anggota BPD di tingkat desa.
“Untuk pemilihan dan pelantikan BPD desa, paling tidak Komisi A DPRD Jember diundang untuk hadir. Karena selama ini kami belum pernah diundang,” ungkap Ra Holil.
Menurut dia, keterlibatan DPRD bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah kecamatan maupun desa. Sebaliknya, kehadiran legislatif diharapkan menjadi bagian dari fungsi pengawasan sekaligus upaya mencegah munculnya sengketa dalam proses pembentukan BPD.
“Kami dari Komisi A tidak ingin ketika proses pemilihan maupun penjaringan calon ketua tiba-tiba muncul persoalan, sementara Komisi A tidak mengetahui. Oleh karena itu, kami meminta kepada para camat agar bisa mengundang Komisi A dalam kegiatan tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Sumbersari Deni Hadiatullah, menyambut positif kesepakatan yang terbangun dalam pertemuan tersebut. Salah satu poin yang mengemuka adalah mendorong keterlibatan aktif Komisi A dalam berbagai forum diskusi maupun pertemuan di tingkat kecamatan dan desa.
Menurutnya, komunikasi yang lebih intensif dengan 31 kecamatan diperlukan agar fungsi pengawasan legislatif berjalan beriringan dengan penyerapan aspirasi masyarakat.
“Pada intinya, Komisi A DPRD Jember ingin lebih intens bersinergi dengan 31 kecamatan. Apabila ada diskusi atau forum pertemuan, baik di tingkat kecamatan maupun desa, diharapkan bisa mengundang pihak Komisi A sehingga aspirasi masyarakat dapat diketahui dan dipantau,” ujar Deni.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan koordinasi antara legislatif dan pemerintah kecamatan, terutama dalam mengawal agenda pemerintahan desa menjelang Pilkades serentak 2027. (*)
Komentar
Berita Terbaru
Hukum & Politik
Konflik Desa Jangan Membesar, Kapolresta Banyuwangi Minta Kades Utamakan Musyawarah
19 November 2026
19:30
Hukum & Politik
Komisi A DPRD Jember Minta Dilibatkan dalam Penjaringan BPD, Antisipasi Sengketa Pilkades 2027
19 November 2026
19:16
Hukum & Politik
Sengketa Tanah Lapangan Desa Langkap Memanas, Pengukuran BPN dan Peninjauan PN Tertunda
19 November 2026
16:13
Pendidikan & Teknologi
Lelang Gagal, Jadwal Forprov Jatim Di Jember Resmi Diundur
19 November 2026
16:03
Ekonomi & Bisnis
Job Fair Jember Tawarkan 500 Lowongan Kerja, Diikuti 20 Perusahaan
19 November 2026
15:51