BANYUWANGI, enewsindo.co.id - Stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah. Di Banyuwangi, upaya tersebut membuahkan hasil. Inflasi tahunan per September 2026 tercatat 2,69 persen. Angka itu menjadi yang terendah di Jawa Timur.

Capaian tersebut berada di bawah rata-rata inflasi Jawa Timur yang mencapai 3,33 persen dan nasional sebesar 3,28 persen. Kinerja itu tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Dibutuhkan kerja bersama mulai dari sektor hulu, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga menjaga keterjangkauan harga di pasar.

“Ini adalah hasil kinerja superteam, kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di pasar. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam menjaga inflasi daerah,” kata Ipuk, Kamis 5 November 2026.

Untuk menjaga capaian tersebut, Pemkab Banyuwangi rutin memperkuat koordinasi melalui Forum High Level Meeting (HLM). Salah satunya digelar di Pendopo Sabha Swagata, Banyuwangi pada Jumat 30 Oktober 2026 lalu.

Forum itu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan TPID. Di antaranya Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam, serta perwakilan Pertamina.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan capacity building untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja TPID. Sejumlah narasumber dihadirkan, yakni Zulfirman Basir dari Kemenko Bidang Perekonomian, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Asesor TPID Award Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, serta akademisi Universitas Jember yang juga Sekretaris ISEI Jember Dr. Yulia Indrawati.

Dalam kesempatan itu, Zulfirman menyampaikan capaian Banyuwangi dalam penilaian TPID Award. Pada 2025, Banyuwangi menempati peringkat keenam nasional kategori kabupaten/kota IHK dengan nilai relatif 97,08 persen.

“Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat keenam nasional pada 2025, untuk kategori kabupaten/kota IHK dengan total nilai relatif mencapai 97,08 persen. Dari segi koordinasi rutin (HLM/Rakor) dan capacity building, Banyuwangi sukses menyapu bersih skor maksimal,” kata Zulfirman.

Ipuk mengatakan, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja TPID. Koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar setiap kebijakan pengendalian inflasi tidak berhenti pada rapat, tetapi benar-benar terlaksana dan memberikan dampak bagi masyarakat.

“Forum ini momentum kita semua untuk terus memperkuat koordinasi dan memastikan semua program pengendalian inflasi berdampak terukur,” ujarnya.

Pemkab Banyuwangi akan memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah tersebut juga didukung penganggaran melalui APBD serta sinergi dengan Satgas Pangan.

Selain itu, berbagai inovasi pengendalian inflasi akan terus didorong agar terlaksana dengan indikator yang jelas dan hasil yang terukur.

Ipuk berharap upaya tersebut mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

“Harga bahan pokok yang stabil, daya beli masyarakat terjaga, serta inflasi Banyuwangi tetap berada dalam sasaran target nasional,” papar Ipuk. (*)