BANYUWANGI, enewsindo.co.id - Winarsih, 53 tahun, warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, kembali berhadapan dengan proses hukum yang telah ia jalani selama dua dekade. Pada Kamis (16/4/2026), ia memenuhi panggilan teguran atau aanmaning di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Panggilan itu menandai tahap lanjutan dari perkara sengketa lahan sawah yang selama ini ia klaim sebagai miliknya. Lahan tersebut kini berada dalam ancaman eksekusi.

Winarsih menyatakan bersedia memenuhi kewajiban finansial sebesar Rp230 juta. Namun ia meminta agar salah satu pihak yang dianggap kunci dalam perkara, Karmani, dihadirkan dalam proses tersebut.

“Saya siap mengganti Rp230 juta. Tapi Pak Karmani harus dihadirkan. Saya ingin semuanya jelas,” kata Winarsih.

Ia menuturkan, sengketa bermula dari transaksi gadai sawah senilai Rp20 juta di masa lalu. Dalam perjalanannya, sertifikat tanah yang sempat dipinjamkan ke KSP Tinara disebut berpindah tangan tanpa sepengetahuannya.

Menurut dia, lahan tersebut kemudian diketahui telah diperjualbelikan kepada pihak lain dengan nilai mencapai Rp600 juta, meski ia mengaku tidak pernah melakukan penjualan.

“Saya tidak pernah menjual. Tapi tahu-tahu sudah ada yang beli,” ujarnya.

Nama suaminya yang telah meninggal, Haji Saroni, masih tercantum dalam sertifikat tanah. Winarsih menyebut tidak pernah ada proses balik nama atas kepemilikan lahan tersebut.

Dalam persidangan sebelumnya, perkara ini disebut berfokus pada aspek sewa lahan, termasuk 67 bidang garapan yang menjadi objek sengketa. Namun Winarsih menilai pokok persoalan belum terungkap secara menyeluruh.

Ia mengaku sempat tidak melanjutkan upaya hukum ketika perkara ini muncul kembali pada 2012 karena kondisi keluarga.

“Anak-anak masih sekolah. Saya tidak punya kekuatan saat itu,” katanya.

Kini, ia memilih kembali menghadapi proses hukum untuk memperjelas status lahan yang disengketakan.

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 30 April 2026 dengan agenda pemanggilan ulang pihak-pihak terkait. Winarsih berharap proses tersebut dapat membuka kejelasan atas perkara yang telah berlangsung selama 20 tahun. (*)