BONDOWOSO, enewsindo.co.id - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi, Nasim Khan, menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan tata kelola yang bersih dan akuntabel di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pernyataan tersebut disampaikan Nasim menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan BUMN. Menurut Nasim, pemerintah akan memproses setiap indikasi pelanggaran hukum yang melibatkan pimpinan maupun mantan pimpinan BUMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Setiap indikasi pelanggaran hukum yang melibatkan pimpinan maupun mantan pimpinan BUMN akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan transparansi proses,” ujar Nasim, Minggu (8/2/2026).

Terkait sejumlah BUMN yang mengalami penurunan kinerja atau pendapatan signifikan, Nasim menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan operasional masing-masing perusahaan.

Ia menjelaskan, penurunan kinerja tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi global, kebijakan sektor terkait, serta persoalan tata kelola internal perusahaan. Pemerintah, kata dia, akan menyampaikan data dan angka kerugian secara terbuka setelah proses audit dan verifikasi rampung dilakukan oleh pihak berwenang.

“Data dan angka kerugian akan disampaikan secara terbuka setelah proses audit dan verifikasi selesai,” katanya.

Nasim menambahkan, ke depan pemerintah akan memperkuat pengawasan, melakukan perbaikan tata kelola perusahaan, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, juga mendorong transformasi dan restrukturisasi BUMN agar lebih profesional, berdaya saing, serta berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik.