BONDOWOSO, enewsindo.co.id - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso menegaskan komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) dalam Rapat Kerja awal Tahun 2026. Rapat kerja tersebut digelar di Kantor KPH Bondowoso, Senin (5/1/2026).

Rapat kerja internal ini diikuti jajaran manajemen, para Asisten Perhutani (Asper), serta seluruh Kepala Sub Seksi. Agenda utama rapat mencakup evaluasi kinerja Tahun 2025 dan penyusunan rencana kerja Tahun 2026 yang terintegrasi lintas sektor.

Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, mengatakan capaian kinerja yang melampaui target indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) pada 2025 harus menjadi pijakan untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

“Capaian yang sudah melampaui target agar dipacu kembali di 2026. Minimal dipertahankan dan ditingkatkan, terutama pada sektor produksi, tanaman, dan pengamanan hutan,” ujar Munir.

Menurut dia, seluruh program kerja Perhutani KPH Bondowoso harus dijalankan dengan berpedoman pada prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. 

"Prinsip, penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta pengelolaan risiko perusahaan." kata Munir.

Dalam rapat tersebut juga dibahas penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management), mulai dari perencanaan tanaman, produksi hasil hutan, pengamanan hutan, hingga pengembangan ekowisata. 

Sementara itu, pada aspek pengamanan hutan, Misbakhul Munir menekankan perlunya pendekatan preventif dan penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. "Keamanan hutan menjadi prasyarat utama untuk menjaga kesinambungan fungsi produksi dan fungsi lindung kawasan hutan," ungkapnya.

Selain aspek teknis kehutanan, rapat kerja juga menyoroti pentingnya komunikasi kelembagaan dan publikasi eksternal. Keterbukaan informasi, kata dia, merupakan bagian dari implementasi GCG sekaligus instrumen untuk membangun kepercayaan publik terhadap Perhutani sebagai badan usaha milik negara.