BONDOWOSO, enewsindo.co.id - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meninjau lokasi ambruknya Jembatan Sentong di Desa Sukowiryo, Kabupaten Bondowoso, Rabu siang (25/2/2026) siang.

Emil memastikan percepatan pembangunan ulang jembatan yang merupakan ruas jalan provinsi tersebut. Menurut dia, desain dan anggaran pembangunan sudah tersedia dan tinggal menunggu penandatanganan kontrak.

“Secara desain dan anggaran sudah siap. Tinggal penandatanganan kontrak. Karena sekarang sudah ditutup total, kita percepat agar bisa mulai lebih awal, insyaallah bulan Ramadan,” ujarnya.

Ia menyebut insiden ambruknya jembatan peninggalan era kolonial itu menjadi momentum pembaruan infrastruktur secara menyeluruh. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur telah merancang pembangunan ulang dengan konstruksi balok girder yang dinilai lebih kuat dan tahan lama.

Selain itu, lebar jembatan akan ditingkatkan dari 9 meter menjadi 14 meter guna mengakomodasi pertumbuhan volume kendaraan dan mengurangi potensi kemacetan.

“Kita tidak hanya membangun ulang, tapi membangun lebih baik. Ini investasi jangka panjang,” katanya.

Dengan bentang sekitar 50 meter, Emil menjelaskan pembangunan jembatan darurat tidak memungkinkan dilakukan karena faktor keselamatan serta kebutuhan penggalian di sekitar lokasi.

“Tidak bisa dilalui sama sekali, termasuk pejalan kaki. Membangun jembatan darurat dalam kondisi ini sangat berisiko,” jelasnya.

Nilai anggaran pembangunan ulang jembatan tersebut mencapai Rp17,5 miliar dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar delapan bulan. Ia menegaskan percepatan pelaksanaan tidak akan mengorbankan kualitas konstruksi.

“Kita ingin cepat, tapi tidak boleh mengorbankan kualitas. Ini menyangkut keselamatan masyarakat untuk puluhan tahun ke depan,” tegasnya.

Terkait dampak ekonomi akibat penutupan jembatan, Emil mengatakan pemerintah akan melakukan kajian bersama gubernur dan pemerintah kabupaten sebelum menyampaikan keputusan resmi mengenai kemungkinan bantuan bagi warga terdampak.

Sebagai solusi sementara, masyarakat diarahkan menggunakan jalan alternatif milik pemerintah kabupaten. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan membantu perbaikan melalui penyediaan material aspal, sementara pelaksanaan teknis dilakukan pemerintah kabupaten setempat.