JEMBER, enewsindo.co.id - Respons Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, atas aksi demonstrasi yang digelar masyarakat di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengungkap persoalan mendasar yang selama ini ia alami dalam menjalankan tugas sebagai wakil kepala daerah. 

Dalam penjelasannya, Djoko tidak hanya menyampaikan apresiasi terhadap massa aksi, tetapi juga mempertegas akar masalah yang menurutnya jauh lebih serius daripada sekadar disharmoni hubungan dengan Bupati.

Di awal pernyataannya, Djoko menyampaikan terima kasih kepada massa aksi yang menyalurkan aspirasi secara damai dan tertib. Menurutnya, cara penyampaian aspirasi tersebut mencerminkan karakter masyarakat Jember yang beretika dan dewasa dalam berdemokrasi. 

“Ini tentu membahagiakan, karena menunjukkan etika masyarakat kita. Menyampaikan aspirasi dengan damai dan tertib adalah cerminan karakter masyarakat Jember,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Namun, setelah memberi apresiasi, Djoko mulai meluruskan isu inti yang memicu aksi masyarakat. Ia dengan tegas menyatakan bahwa persoalan yang terjadi bukan soal ketidak akuran atau disharmoni personal antara dirinya dan Bupati. 

"Tetapi akar persoalan jauh lebih substantif yakni menyangkut moralitas dan arogansi kekuasaan," tegasnya.

Djoko menjelaskan bahwa selama menjabat, dirinya mengalami hambatan dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan. Ia mengaku tidak difasilitasi, tidak dilibatkan dalam berbagai urusan pemerintahan, bahkan kewenangan atribusi sebagai Wakil Bupati tidak dapat dijalankan secara leluasa. 

“Hak protokoler dan hak keuangan sebagaimana diatur undang-undang juga tidak dipenuhi,” tegasnya.

Salah satu contoh yang ia ungkap adalah pencopotan ajudan pribadinya, Hakiki, pada 20 Oktober 2025, yang menurutnya dilakukan tanpa koordinasi maupun pemberitahuan.

“Hakiki dipanggil Kabag Umum dan diperintahkan untuk tidak lagi menjalankan fungsi sebagai ajudan. Ini contoh saja. Ketika saya memanggil PJ Sekda dan Kabag Umum pada 13 November untuk meminta penjelasan, tidak ada respons sama sekali,” ungkap Djoko.

Ia menilai sikap tersebut bukan hanya menunjukkan kurangnya komunikasi, tetapi juga menghambat dirinya dalam menjalankan tugas pemerintahan. "Minta penjelasan saja tidak diindahkan. Bagaimana saya bisa bekerja ?" katanya.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan soal selera pribadi atau ketidakcocokan personal, tetapi murni terkait ketentuan dan fungsi pemerintahan yang semestinya berjalan sesuai aturan.

“Ini perlu dipahami masyarakat. Bukan masalah harmoni atau tidak harmoni, tapi saya tidak dilibatkan dalam hal apa pun. Akses saya untuk menjalankan tugas justru ditutup,” ujarnya.

Djoko pun memberikan gambaran lebih jelas tentang konteks konflik internal pemerintahan Jember yang selama ini menjadi perhatian publik. 

Akar persoalan menurutnya bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan ketidakberfungsian mekanisme pemerintahan yang seharusnya berjalan berdasarkan aturan, etika, dan rasa saling menghormati.