KANGEAN, enewsindo.co.id - Penolakan terhadap aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tambang minyak dan gas (migas) di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, terus menguat. 

Gelombang aspirasi, kini datang dari kalangan santri dan alumni pesantren, melalui Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafi’iyah (IKSASS) Rayon Kangean.

Organisasi ini secara tegas menyuarakan penolakan terhadap kehadiran PT Kangean Energy Indonesia (KEI) yang tengah melakukan survei seismik 3D di perairan sekitar Kangean.

Deklarasi terbuka yang digelar di halaman Kantor IKSASS Rayon Kangean, Desa Angon-Angon, Kecamatan Arjasa, dihadiri oleh Santri, alumni, sejumlah tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda dari berbagai desa di Kangean

Ketua IKSASS Rayon Kangean, Mahmudi, S.H., dalam pernyataannya menegaskan bahwa aktivitas survei dan rencana eksploitasi migas di Kangean telah menimbulkan keresahan sosial di masyarakat.

“Kehadiran kapal-kapal survei seismik di perairan Kangean bukan hanya menimbulkan kegaduhan, tetapi juga memunculkan saling fitnah dan adu domba di tengah masyarakat,” ujarnya dengan nada prihatin, Jum'at (17/10/2025).

Menurut Mahmudi, meski gelombang penolakan telah berulang kali disuarakan oleh masyarakat, pihak perusahaan tetap melanjutkan aktivitas surveinya. Hal ini, katanya, memperparah ketegangan dan menimbulkan kesan bahwa aspirasi masyarakat diabaikan.

IKSASS Rayon Kangean sendiri telah melakukan kajian mendalam dan analisis panjang atas dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari aktivitas migas di kawasan tersebut. 

Hasilnya, organisasi santri ini menilai bahwa, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Kangean tidak layak untuk kegiatan pertambangan, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil kajian tersebut, IKSASS mengeluarkan Surat Keputusan resmi yang berisi teguran terhadap PT KEI serta desakan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab atas hak-hak masyarakat lokal.

Dalam Deklarasi itu, IKSASS Kangean menyampaikan Tiga poin penting 

1. Menuntut SKK Migas, Menteri ESDM, serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi, meninjau kembali, dan membatalkan seluruh proses eksplorasi dan eksploitasi migas di Pulau Kangean.

2. Meminta Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo untuk menerbitkan kebijakan penghentian kegiatan tambang migas di Pulau Kangean.

3. Menuntut pertanggungjawaban perusahaan dan pemerintah atas perubahan kondisi sosial masyarakat Kangean, serta memulihkan situasi menjadi seperti semula—damai, makmur, dan sentosa.

Bagi IKSASS, perjuangan ini bukan semata-mata tentang sumber daya alam, tetapi tentang harga diri dan keberlanjutan hidup masyarakat kepulauan. 

Mereka menilai, Kangean yang selama ini hidup harmonis dengan alam, tidak seharusnya menjadi korban industrialisasi ekstraktif yang mengancam lingkungan dan tatanan sosialnya.

Di ujung pernyataannya, Mahmudi menegaskan bahwa suara santri dan masyarakat Kangean adalah panggilan moral untuk melindungi tanah kelahiran mereka.

“Kami hanya ingin menjaga warisan leluhur dan memastikan anak cucu kami masih bisa menikmati laut dan tanah Kangean yang lestari,” tegasnya.

Deklarasi IKSASS Kangean ini menambah panjang daftar penolakan publik terhadap eksploitasi sumber daya alam di pulau kecil Indonesia, sebuah refleksi bahwa kesadaran ekologis dan spiritual kini berjalan seiring di tengah masyarakat.