Jakarta, enewsindo- Macetnya jalur Ketapang Banyuwangi sehingga distribusi BBM macet membuat masyarakat Jember, Bondowoso, Situbondo juga Banyuwangi harus rela antre berjam jam di sejumlah SPBU untuk mendapatkan BBM. Juga, adanya keterbatasan kapal untuk angkut penumpang dari Jawa ke Bali. 

Selasa (29/7/2025), Nasim Khan anggota DPR RI dari PKB dan anggota komisi VI, usul untuk mengkaji lagi pembangun jembatan Jawa Bali atau Ketapang Gilimanuk atau Banyuwangi Bali (BaBa). Nasim Khan mengeluarkan beberapa pemikirannya di gedung DPR RI Jakarta. Nasim Khan mengingatkan kembali projek jembatan bisa dikaji kembali untuk bisa terealisasi, karena sangat berpengaruh dari segala aspek.

Pada 2016, kata Nasim Khan, Bupati Banyuwangi mengusulkan pembangunan jembatan penghubung Pulau Jawa dan Bali, guna mengatasi kemacetan di Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk dan memperlancar arus ekonomi serta pariwisata . Juga, kata Nasim Khan, pada September 2023, DPR RI—khususnya Komisi V—mendorong dilakukan kajian kelayakan (feasibility study) pembangunan jembatan tersebut, dianggap sebagai kelanjutan setelah tersambungnya Tol Probowangi atau Prosiwangi. 

Namun, ada kendala budaya. Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten menolak konsep jembatan ini. Ada kekhawatiran bahwa jembatan fisik akan melemahkan filter budaya tradisional Bali, karena mitologi dan nilai lokal Bali menganggap Pulau Jawa dan Bali harus terpisah oleh air . Persatuan Hindu Dharma Indonesia di Banyuwangi juga menyampaikan kekhawatiran budaya, bahwa struktur jembatan yang lebih tinggi dari Padmasana (tempat suci umat Hindu) dianggap tidak sesuai secara spiritual .

Selain itu, dari aspek Teknik & Lingkungan, studi dari komunitas global seperti Reddit menegaskan: secara teknis fisik memungkinkan membangun jembatan sepanjang ~3–5 km karena Selat Bali relatif sempit dan dangkal, namun terdapat tantangan utama yaitu wilayah yang rawan gempa dan potensi tsunami sebagai bagian dari Ring of Fire . Biaya sangat besar—salah satu estimasi kasar menyebut mencapai milyaran dolar AS—dengan pertimbangan teknis dan return investasi yang masih dipertanyakan . Sedangkan status kajian Kemenko Maritim, Kemenhub, maupun kementerian lainnya hingga saat ini belum lengkap dan terbuka.

Namun, sudah ada dorongan politik dan legislatif untuk melakukan kajian kelayakan formal, termasuk aspek teknis, sosial, ekonomi, dan budaya. Nasim Khan menyimpulkan Sampai Juli 2025, proyek Jembatan Selat Bali tetap berada pada tahap wacana dan usulan. Belum ada kajian teknis atau kelayakan yang dipublikasikan secara resmi.