JEMBER, enewsindo.co.id - Unggahan status WhatsApp milik Kepala Bidang SDM dan Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember, Sri Agiyanti, menjadi sorotan tajam pasca-Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Jember, Rabu (16/7/2025).

Dalam status tersebut, Bu Sri mengunggah poster bergambar seorang pria membawa kaca pembesar, dua petani berdiskusi, dan narasi besar bertuliskan: “STOP KRIMINALISASI PENYULUH PERTANIAN”, dengan tambahan kalimat: "Kami bekerja berdasarkan data dan aturan demi kesejahteraan petani", serta tagar #PetaniSemangat, #PoktanHebat, #PPLKuat, dan logo DPD PERHIPTANI Jember.

"Nampak foto jelas unggahan status Wa Bu Sri yang jadi sorotan."

Unggahan ini diduga kuat merupakan reaksi atas kritik keras yang dilayangkan DPRD Jember, khususnya Anggota Komisi B dari Fraksi NasDem, Khurul Fatoni alias Cak Toni, dalam RDP yang menyoroti dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Jombang. Mulai dari permintaan nota kosong oleh oknum penyuluh, hingga munculnya data petani dengan luasan lahan tak wajar.

Tak lama setelah RDP, pada Kamis (17/7/2025), status WhatsApp Bu Sri menyebar luas dan langsung mengundang perhatian kalangan legislatif. 

“Saya terkejut ketika jelang paripurna, ada yang menunjukkan status WA itu ke saya. Seolah-olah DPRD sedang mengkriminalisasi penyuluh pertanian. Padahal kami hanya mengkritisi sistem distribusi dan validitas data, bukan menyerang pribadi,” tegas Cak Toni kepada wartawan.

Tim redaksi Enewsindo berupaya mengonfirmasi langsung kepada Bu Sri Agiyanti pada Kamis pukul 13.10 WIB. Namun, alih-alih memberi klarifikasi, Bu Sri memilih diam.

“Saya nggak bisa bilang apa-apa, sama Pak Kadis disuruh diam aja, nggak usah memberikan statement apa pun,” ujarnya singkat.

Hingga berita ini ditayangkan, tidak ada pernyataan resmi baik dari Dinas TPHP Jember maupun DPD PERHIPTANI Jember terkait isi, maksud, dan konteks unggahan tersebut.

Di sisi lain, DPRD menegaskan bahwa kritik yang disampaikan dalam forum resmi RDP merupakan bagian dari pengawasan publik, bukan bentuk kriminalisasi. 

“Kami tidak sedang mencari kambing hitam. Tapi kalau sistem rusak, kita wajib perbaiki. Kalau ada penyuluh bekerja benar, justru akan terbantu dengan sistem yang akuntabel,” terang Cak Toni.

Ia juga mengingatkan agar pihak dinas dan para penyuluh tidak menyulut konflik horizontal antara legislatif dan aparat teknis di lapangan melalui unggahan yang bersifat defensif emosional.

Unggahan Bu Sri menandai meningkatnya ketegangan di tengah proses pembenahan distribusi pupuk bersubsidi yang kini tengah diawasi ketat publik dan DPRD. Alih-alih fokus pada perbaikan sistemik, narasi pembelaan berlebihan justru dikhawatirkan mengaburkan masalah utama: data yang amburadul, distribusi yang tidak tepat sasaran, dan dugaan praktik-praktik curang yang melibatkan oknum.

“Kalau memang tak ada pelanggaran, tak perlu ada yang defensif. Kami hanya ingin petani kecil tidak jadi korban sistem yang gagal,” tutup Cak Toni.