BANYUWANGI, enewsindo.co.id - Kekacauan dalam sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 memantik kemarahan publik. Sebanyak 123 calon siswa yang dinyatakan diterima melalui jalur pemenuhan kuota di SMAN 1 Giri Taruna Bangsa Banyuwangi, justru gagal melakukan daftar ulang. Penyebabnya? Sistem aplikasi SPMB milik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tiba-tiba menolak dan menghapus data mereka.

Peristiwa ini menuai sorotan tajam dari Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi, yang mendesak pertanggungjawaban dari SMAN 1 Giri, Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Wilayah (Cabdindikpropwil) Banyuwangi, dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.

“Ini bukan sekadar gangguan sistem. Ini keteledoran yang merugikan hak pendidikan ratusan anak. Jika sistem menyatakan diterima, lalu tiba-tiba hilang, maka ada persoalan serius dalam integritas dan akuntabilitas proses SPMB,” tegas Hakim Said, SH, Ketua RKBK Banyuwangi.

Menurut data resmi, SMAN 1 Giri memiliki pagu 360 siswa dengan total 10 rombongan belajar (rombel). Pada jalur afirmasi, mutasi, prestasi, nilai rapor, dan domisili, sekolah telah menerima 350 siswa. Maka seharusnya, jalur pemenuhan kuota hanya mengisi kekurangan 10 siswa. Namun anehnya, sistem justru menyatakan menerima sebanyak 123 siswa tambahan. 

“Secara teknis dan logika, ini tidak masuk akal. Jalur pemenuhan kuota bukan untuk menampung ratusan siswa, apalagi jika yang lain sudah nyaris penuh. Kalau sistem bisa sebodoh itu, pertanyaannya: siapa yang mengendalikan sistem?” ujar Andi Purnama, ST., SH., MM, pengurus RKBK sekaligus pengamat kebijakan publik.

Lebih memprihatinkan, 123 siswa tersebut mengantongi bukti screenshot sistem yang menyatakan mereka diterima, dan berbondong-bondong melakukan daftar ulang. Namun, mereka ditolak dengan dalih ‘sistem error’.

“Mereka bukan datang dengan asumsi, tapi dengan bukti. Ini menyangkut psikologis anak dan keluarga mereka. Pemerintah tidak boleh lepas tangan!” ujar Eny Setyawati, SH, Advokat dan aktivis pendamping perempuan dan anak yang juga pengurus RKBK.

Junjung Subowo, aktivis dan penggiat di Banyuwangi, menyebut insiden ini sebagai tamparan keras terhadap kredibilitas penyelenggara pendidikan di Jawa Timur. “Bagaimana bisa sistem pendidikan digital justru menjadi sumber ketidakpastian? Ini bukan era manual lagi. Kita bicara tentang kepercayaan publik terhadap sistem negara,” kata pria yang menjabat sebagai Bidang Hubungan Kemitraan Antar Lembaga di RKBK.

Sementara itu, Herman Sjahthi, M.Pd, penggiat masyarakat sipil dan akademisi yang juga pemerhati pendidikan, menambahkan:“Satu anak gagal sekolah karena sistem yang bobrok, itu sudah tragedi. Apalagi 123 siswa. Harus ada audit menyeluruh, termasuk kemungkinan kelalaian atau manipulasi,” tandas Pendeta sekaligus Koordinator Agama Kristen di RKBK.

Saat dikonfirmasi langsung oleh tim RKBK di ruang kerjanya pada Selasa (1/7/2025), Kepala SMAN 1 Giri, I Ketut Renen, S.Pd, M.Si, menyatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap kekacauan sistem tersebut. 

“Kami hanya akan mengikuti arahan dan petunjuk dari Cabdindikpropwil Banyuwangi maupun Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur. Karena kami juga tidak bisa intervensi dalam sistem aplikasi SPMB tersebut. Semua kewenangannya ada di propinsi,” ujar Ketut.

Drs. Slamet Riyadi, M.Pd. Plt. Kacabdindik Provinsi Jatim Wilayah Kabupaten Banyuwangi, saat dikonfirmasi tim RKBK juga menyatakan hal yang sama akibat eror sistem. Tentu saja pernyataan ini justru memperkuat sinyal lemahnya koordinasi dan tanggung jawab dalam sistem SPMB digital di Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur.