JEMBER, enewsindo.co.id – Jalur strategis Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi bakal ditutup total selama dua bulan, mulai 24 Juli hingga 24 September 2025. Penutupan ini merupakan bagian dari proyek besar perbaikan jalan yang dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, demi alasan keselamatan pengguna jalan.

Pekerjaan yang akan berlangsung hingga Desember 2025 itu meliputi penanganan longsoran dengan metode bored pile di 55 titik sepanjang 115 meter serta perbaikan geometri jalan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Timur, Satiya, menegaskan bahwa risiko pekerjaan sangat tinggi dan tidak memungkinkan dilakukannya aktivitas lalu lintas di lokasi proyek.

“Manuver alat berat seperti bore pile machine membutuhkan ruang yang luas dan aman. Apalagi area tersebut rawan hujan yang bisa memicu longsor,” jelas Satiya.

Namun, rencana penutupan total ini langsung mendapat penolakan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Komang Sudira Atmaja, menyampaikan kekhawatiran terkait dampak luas yang dapat ditimbulkan, mulai dari inflasi hingga terganggunya distribusi logistik dan sektor pariwisata.

“Biaya akomodasi akan meningkat karena kendaraan harus menempuh rute yang lebih jauh. Ini tentu berdampak bagi ekonomi wilayah kami hingga Bali,” ujar Komang pada Jumat (27/6/2025).

Rute alternatif yang disiapkan melalui Bondowoso–Situbondo dinilai tidak ideal, terutama untuk kendaraan berat seperti truk tangki BBM. Jembatan di Bondowoso hanya mampu menahan beban maksimal 15 ton, jauh di bawah bobot truk tangki. Akibatnya, distribusi bahan bakar ke wilayah Jember terpaksa dialihkan lewat Probolinggo, jalur yang lebih panjang dan mahal.

Untuk merespons situasi ini, Pemkab Banyuwangi mengusulkan sistem buka-tutup agar arus kendaraan tetap berjalan meski terbatas. Komang menegaskan bahwa keselamatan tetap prioritas, namun dampak sosial dan ekonomi juga harus diperhitungkan.

Sementara itu, BBPJN telah menggelar rapat koordinasi dengan pihak kepolisian dan dinas terkait pada 24 Juni 2025. Sosialisasi dan pemasangan rambu lalu lintas kini tengah disiapkan. Rapat lanjutan dijadwalkan awal Juli bersama Polda Jatim guna membahas skema final pengalihan arus.

“Diskusi akan terus dilakukan. Kami berharap ada solusi terbaik yang mengutamakan keselamatan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat,” tutup Komang.