BANYUWANGI, enewsindo.co.id - Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mencegah perkawinan anak kembali mendapat pengakuan positif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rabu (18/6/2025), SMPN 3 Banyuwangi menjadi lokasi Verifikasi Lapangan Tahap III dalam rangka Penilaian Pencegahan Perkawinan Anak (PPA Award) tingkat provinsi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa upaya mencegah perkawinan anak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. 

“Ini bukan semata kerja pemerintah, tapi kerja kolaboratif semua pihak. Pencegahan perkawinan anak adalah ikhtiar kita menjaga masa depan generasi muda,” tegas Ipuk.

Acara ini turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga, antara lain Kepala Dinsos PPKB, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Dr. H. Chaironi Hidayat, dan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi. Mereka menunjukkan kekompakan lintas sektor dalam mengusung gerakan perlindungan anak.

"Momen foto penandatanganan."

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pihak menandatangani Kesepakatan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak. Gerakan “Gadis Tangguh” pun resmi diluncurkan sebagai simbol kampanye membangun daya tahan remaja putri terhadap tekanan menikah dini.

Deklarasi bersama menolak segala bentuk perkawinan anak dan mendorong edukasi publik, keterlibatan keluarga, peran sekolah, tokoh agama, dan masyarakat. Komitmen juga diperkuat dengan layanan dukungan seperti konseling dan advokasi hukum.

Penilaian dari Provinsi Jawa Timur diwakili oleh Dr. Tri Wahyu Liswati, M.Pd., dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A). Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi terhadap langkah Banyuwangi. 

“Kami mencatat banyak praktik baik di Banyuwangi. Yang terpenting adalah konsistensinya,” ujar Tri Wahyu. Ia juga menekankan perlunya pendekatan persuasif untuk menekan dispensasi kawin yang masih menjadi celah hukum.

Tri Wahyu menutup dengan kalimat tajam, “Pelaminan bukan tempat bermain,” menegaskan bahwa usia anak adalah masa untuk tumbuh dan belajar, bukan untuk menikah.

Verifikasi ini merupakan tahapan akhir dalam penilaian PPA Award Provinsi Jawa Timur. Pemkab Banyuwangi berharap, kerja keras dan inovasi kolaboratif dalam melindungi hak anak dapat membuahkan hasil dan menjadi inspirasi daerah lain.