JAKARTA, enewsindo.co.id – Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG), Syafrudin Budiman, secara resmi mengusulkan Ridwan Nontji untuk menduduki posisi komisaris di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usulan ini bertujuan mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "ARPG berkomitmen mengawal program Prabowo-Gibran dengan menempatkan figur-figur terbaik dalam mendorong kemandirian bangsa, swasembada pangan, kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," ujar Syafrudin Budiman di Jakarta, Selasa (17/12/2024). Ridwan Nontji, yang lahir di Ongka pada 9 November 1983, dikenal sebagai figur muda yang aktif dalam upaya ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM. Ia merupakan Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat ini, Ridwan Nontji memimpin berbagai organisasi, di antaranya sebagai Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia (PTI) Kabupaten Parigi Moutong periode 2023–2028 dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Parigi Moutong periode 2023–2026. Menurut Syafrudin, Ridwan berperan aktif mendukung strategi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong optimalisasi lahan pertanian untuk mewujudkan program swasembada pangan nasional. Ridwan Nontji menekankan pentingnya pengembangan komoditas unggulan nasional dan daerah dengan penerapan teknologi budidaya yang baik (Good Agriculture Practice). Hal ini, lanjutnya, perlu diiringi dengan peningkatan produktivitas melalui pendampingan teknis yang sesuai dengan karakteristik lokasi. “Kebijakan pusat dan daerah harus terus fokus pada pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan dan pertanian modern perlu menjadi prioritas untuk menarik generasi milenial dan Gen Z berwirausaha di sektor pertanian,” ujar Ridwan. Ridwan juga mendorong pemanfaatan inovasi teknologi dan digitalisasi data pertanian yang akurat untuk mendukung produksi, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta penanganan dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. "Dengan kebijakan yang terarah, kita bisa mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat sektor UMKM sebagai motor perekonomian bangsa," tutup Ridwan. (red)