BANYUWANGI, enewsindo.co.id  - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan tahun 2027. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 2,444 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,420 triliun.

Rancangan tersebut disampaikan Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Banyuwangi, Senin 9 November 2026.

Mujiono menjelaskan, penyusunan rancangan APBD dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan daerah, kondisi makroekonomi, serta target pembangunan yang hendak dicapai pada 2027.

Pemkab Banyuwangi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,41 persen. Sementara persentase penduduk miskin ditargetkan berada di angka 5,77 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan mencapai 75,87, sedangkan indeks reformasi birokrasi ditargetkan sebesar 97.

"Kinerja positif tersebut merupakan dampak dukungan Pemkab Banyuwangi melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas," ujar Mujiono.

Dari sisi pendapatan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp 850,8 miliar. Kemudian pendapatan transfer sebesar Rp 1,543 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp 50,170 miliar.

Di sisi belanja, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa tingginya kebutuhan pembangunan yang belum sepenuhnya sebanding dengan kapasitas fiskal daerah. Karena itu, alokasi anggaran harus dilakukan secara selektif dengan mengacu pada Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Kebijakan Umum Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2027 diarahkan sebagai instrumen countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, pembiayaan netto juga diarahkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 45,32 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp 68,416 miliar.

Mujiono berharap pembahasan Raperda APBD Banyuwangi 2027 bersama DPRD dapat berjalan lancar. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, didampingi Siti Mafrochatin Ni’mah dan Ruliono. Kegiatan tersebut diikuti anggota dewan lintas fraksi serta dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Bupati, kepala SKPD, camat hingga lurah.