BANYUWANGI, enewsindo.co.id - Rehabilitasi hutan mangrove tidak cukup berhenti pada penanaman dan pemulihan kawasan. Keterlibatan masyarakat pesisir serta peluang peningkatan ekonomi warga juga perlu menjadi bagian dari perencanaan agar upaya pelestarian dapat berjalan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, dalam Sosialisasi Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Mangrove di Ballroom Sahid Hotel, Genteng, Banyuwangi, Selasa 27 Oktober 2026.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan tersebut diikuti kelompok masyarakat pengawas, komunitas kehutanan, akademisi, penyuluh, dan perwakilan instansi terkait.

Sonny menilai, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove perlu memperoleh manfaat nyata dari upaya pelestarian lingkungan. Menurut dia, keterlibatan warga akan lebih mudah dibangun apabila mereka turut merasakan dampak positif dari keberadaan ekosistem pesisir yang terjaga.

“Kalau masyarakat bisa menerima manfaat, kalau masyarakat bisa merasakan dampak positif, saya yakin akan lebih mudah menjaga mangrove,” ujar Sonny.

Ia menyoroti peluang pengembangan produk olahan berbahan mangrove sebagai salah satu alternatif kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, pemanfaatan tersebut perlu disertai pendampingan agar pengolahan produk, pengembangan usaha, dan pemasarannya dapat berjalan secara bertanggung jawab.

"Potensi ekonomi itu juga perlu ditempatkan dalam batas-batas perlindungan ekosistem. Pemanfaatan mangrove tidak boleh mengabaikan fungsi ekologisnya, termasuk sebagai habitat berbagai biota dan pelindung kawasan pesisir," katanya.

Karena itu, perencanaan rehabilitasi perlu mempertemukan kepentingan konservasi dengan kebutuhan masyarakat. Sonny juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan warga untuk menyamakan pemahaman mengenai kewenangan serta pengelolaan lahan.

Dari sisi kebijakan kehutanan, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Nikolas Nugroho Surjobasuindro, menyampaikan bahwa perlindungan dan rehabilitasi mangrove merupakan bagian penting dari agenda pembangunan lingkungan.

Dalam pemaparannya, Nikolas menjelaskan bahwa ekosistem mangrove memiliki fungsi ekologis, mulai dari menyediakan habitat bagi berbagai biota hingga membantu melindungi wilayah pesisir.

"Kawasan tersebut juga berpotensi mendukung perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara berkelanjutan," kata Nikolas.

Sosialisasi ini turut menghadirkan Plh. Kepala Balai DAS Brantas Sampean Nia Very Oktora, Kepala Seksi RLPM CDK Banyuwangi Muhammad Mahmud, serta Dekan Fakultas Pertanian UNTAG Banyuwangi Dr. Ervina Wahyu Setyaningrum.

Sejumlah kelompok masyarakat juga mengikuti kegiatan tersebut, antara lain Pokmaswas Baret, Saka Wanabakti, Pokmaswas Pantai Rejo, Mina Selatan, Kompak Harapan Lestari, dan Pokmaswas Benteng Samudra. Penyuluh kehutanan serta penyuluh perikanan dan kelautan turut dilibatkan. (*)