JAKARTA, enewsindo.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga independensi penegakan hukum dalam arah pemerintahannya. Pesan tersebut disampaikan di hadapan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia saat menghadiri peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara. Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Menurut Prabowo, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan rasa aman sekaligus memastikan setiap warga memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Ia juga menekankan agar tidak ada praktik kriminalisasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun perlakuan istimewa terhadap siapa pun. "Hukum tidak boleh menjadi alat mereka yang punya uang, hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik, hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu kelompok manapun," tegas Prabowo.

Presiden juga mengaitkan penegakan hukum dengan keberhasilan agenda pembangunan nasional. Menurutnya, Indonesia tengah menjalani proses transformasi di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, birokrasi, pendidikan, ketahanan pangan, hingga energi. Seluruh program tersebut, kata dia, membutuhkan situasi yang aman, tertib, dan didukung kepastian hukum agar dapat berjalan secara optimal serta menarik kepercayaan masyarakat maupun investor.

Lebih lanjut, Prabowo menilai bahwa stabilitas nasional merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kesejahteraan. Ia menegaskan pembangunan tidak akan berlangsung maksimal tanpa jaminan keamanan, sementara investasi juga memerlukan kepastian hukum yang kuat. Oleh karena itu, ia berharap Polri terus menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas demi mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan berdaulat.