JAKARTA, enewsindo.co.id – Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengembangkan sistem "Pagar Digital", sebuah teknologi pengawasan perbatasan berbasis drone yang dirancang memperkuat keamanan wilayah Indonesia dari berbagai aktivitas lintas batas ilegal.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan perwakilan ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa (30/6/2026). Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memanfaatkan teknologi karya anak bangsa untuk menjaga kedaulatan negara.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan gagasan tersebut muncul setelah dirinya melihat berbagai teknologi pengamanan perbatasan pada ajang pameran pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu.

"Di sana saya melihat banyak teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan, tetapi belum ada yang merupakan karya anak bangsa. Padahal, sumber daya manusia Indonesia memiliki kemampuan menghasilkan teknologi yang tidak kalah berkualitas," ujarnya.

Menurut Hendarsam, Indonesia memiliki garis perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer yang sangat rentan terhadap perlintasan ilegal. Namun, pengawasan masih menghadapi keterbatasan karena hanya didukung 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB), dengan sebagian di antaranya belum beroperasi optimal.

Data Imigrasi mencatat sebanyak 679.867 orang melintas secara resmi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat selama Januari hingga April 2026. Di sisi lain, jalur-jalur tidak resmi atau "jalur tikus" masih menjadi tantangan serius karena rawan dimanfaatkan untuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga penyelundupan komoditas.

Sebagai solusi, Imigrasi akan mengoptimalkan drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Teknologi tersebut dirancang mampu beroperasi selama 24 jam dengan dukungan panel surya sebagai sumber energi.

Sistem "Pagar Digital" mengombinasikan dua jenis drone, yakni Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang terbang pada ketinggian sekitar 1.000 meter untuk memantau wilayah perbatasan dalam jangka panjang, serta Drone Mantis yang bertugas melakukan identifikasi dan intersepsi visual ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan.

Program ini diprioritaskan untuk wilayah perbatasan darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara itu, pengawasan wilayah laut akan difokuskan di Kepulauan Riau, Batam, dan jalur penyeberangan sekitarnya.

Hendarsam menjelaskan, sistem tersebut tidak berfungsi sebagai penghalang fisik, melainkan menghadirkan pemantauan situasi secara real time. Ketika drone mendeteksi aktivitas mencurigakan di kawasan rawan, sistem akan langsung mengirimkan koordinat kepada petugas di pos imigrasi atau aparat penjaga perbatasan terdekat sehingga respons dapat dilakukan lebih cepat.

Selain memperluas jangkauan pengawasan, penggunaan drone dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pengoperasian pesawat berawak untuk patroli rutin di kawasan perbatasan yang sangat luas.

Dalam jangka panjang, Hendarsam berharap program "Pagar Digital" menjadi fondasi penguatan kemandirian teknologi dan keamanan siber di lingkungan keimigrasian nasional.

"Kerja sama Imigrasi, ITB, dan PT Dirgantara Indonesia merupakan upaya memastikan pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan teknologi dalam negeri, kami ingin meminimalkan celah bagi pelintas ilegal maupun pelaku TPPO sekaligus memperkuat kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," pungkasnya. (*)