JAKARTA, enewsindo.co.id - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN) guna menciptakan perusahaan pelat merah yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing.

Langkah tersebut dilakukan melalui restrukturisasi menyeluruh, termasuk penutupan ratusan BUMN yang dinilai tidak lagi efektif dalam mendukung kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (28/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN dari total lebih dari 1.000 perusahaan yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan negara.

"Ke depan, jumlah tersebut akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan." ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan menyederhanakan struktur organisasi sekaligus menekan biaya operasional yang selama ini membebani keuangan negara akibat banyaknya jajaran direksi dan komisaris.

Presiden juga menilai bahwa reformasi BUMN menjadi langkah penting agar perusahaan-perusahaan negara mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas, termasuk mendukung pengembangan riset dan inovasi nasional.

"Diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada," ujar Prabowo. 

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa proses pembenahan BUMN tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah perusahaan, tetapi juga memperbaiki tata kelola agar lebih profesional dan akuntabel.

Ia menargetkan penataan tersebut dapat diselesaikan dalam dua tahun sehingga BUMN memiliki kondisi keuangan yang lebih sehat serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun BUMN yang lebih rasional, efisien, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Reformasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya perusahaan negara yang lebih produktif, kompetitif, serta mampu memperkuat perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. (*)