JEMBER, enewsindo.co.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menyoroti dugaan kebocoran retribusi di Pasar Tanjung yang mencuat setelah adanya kasus dugaan ancaman pembunuhan yang melibatkan dua petugas pasar.

Peristiwa tersebut dinilai tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan retribusi yang berpotensi memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo, meminta Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskopumdag) segera melakukan pemeriksaan secara serius.

Menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan retribusi harus diperkuat agar potensi kebocoran penerimaan daerah dapat dicegah sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh penerimaan retribusi benar-benar masuk ke kas daerah.

Dalam keterangannya yang dikutip dari jatimnow.com, Edi Cahyo Purnomo mengatakan, "Harus menindak tegas, dimana kalau ada penyelewengan. Pemerintah harus tindak tegas oknum-oknum yang melakukan penyelewengan.

" Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindak setiap bentuk penyimpangan, sekaligus memperbaiki sistem pengawasan agar pengelolaan retribusi berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Selain meminta adanya penindakan terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong evaluasi di seluruh pasar yang menjadi sumber retribusi daerah.

Mengingat target PAD dari sektor retribusi pasar pada tahun 2026 mencapai Rp7,6 miliar, pengawasan yang konsisten dinilai menjadi kunci untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. (*)