SURABAYA, enewsindo.co.id - Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kembali mengemuka melalui aksi unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya.

Massa yang mengenakan atribut kampus masing-masing melakukan long march menuju Gedung Negara Grahadi sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan beragam tuntutan yang mencakup isu pendidikan, kesehatan, pemberantasan korupsi, demokrasi, hingga kebebasan berpendapat.

Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Demonstrasi ini menjadi salah satu aksi mahasiswa terbesar di Jawa Timur sepanjang tahun 2026.

Presiden BEM Universitas Airlangga, M. Rizqi Senja Virawan, menjadi salah satu perwakilan massa yang menyampaikan kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam orasinya, ia mempertanyakan efektivitas program tersebut dan menilai pelaksanaannya belum memberikan hasil sesuai tujuan awal yang telah disampaikan kepada publik. Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program tersebut.

Rizqi secara langsung menyampaikan, “MBG, Makan Buat Gibran. Kita semua tahu program itu gagal. Bahkan kepala program tersebut tersandung kasus korupsi.”

Pernyataan itu disambut sorakan peserta aksi yang memadati kawasan sekitar Grahadi. Menurutnya, alokasi anggaran yang digunakan dalam program tersebut dapat diprioritaskan untuk sektor lain yang dianggap lebih mendesak, seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

Selain menyoroti MBG, mahasiswa juga mengangkat sejumlah isu lain yang dinilai berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Mereka mendorong penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta penghentian praktik yang dianggap dapat mengurangi supremasi sipil dalam kehidupan bernegara.

Di bidang ekonomi dan sosial, massa aksi meminta pemerintah memperkuat independensi Bank Indonesia, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta memastikan akses pendidikan dan layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Berbagai tuntutan tersebut dibacakan secara terbuka di hadapan peserta aksi dan aparat yang berjaga di lokasi.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Mereka juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum berjalan optimal, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.