MALANG, enewsindo.co.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk *Indonesia Gawat Darurat* di depan Kantor DPRD Kota Malang, Senin sore (15/6/2026).

Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat, mulai dari pengelolaan anggaran negara hingga kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada rakyat.

Dalam aksi tersebut, Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Muhammad Azhar Zidane, menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Menurutnya, kondisi saat ini menunjukkan adanya krisis tata kelola yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Mahasiswa menyoroti pentingnya efisiensi serta transparansi penggunaan APBN, mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak masih menjadi keluhan yang dirasakan banyak warga.

Selain itu, massa aksi juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam menekan harga bahan pokok dan BBM. Mereka menilai berbagai program yang menyerap anggaran besar perlu dievaluasi secara menyeluruh agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam pernyataannya,  Zidane menegaskan bahwa mahasiswa melihat masyarakat saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat lonjakan harga kebutuhan sehari-hari, sehingga pemerintah perlu memberikan solusi yang lebih konkret.

Tuntutan lain yang disampaikan berkaitan dengan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang menurut mahasiswa perlu ditinjau ulang.

Mereka juga menyoroti isu perluasan peran TNI dan Polri di ranah sipil. Bagi massa aksi, pemerintah harus memastikan prinsip demokrasi tetap terjaga dan tidak membuka ruang bagi praktik yang berpotensi mengurangi peran masyarakat sipil dalam proses pemerintahan.

Dalam kesempatan yang sama, Zidane menilai pemerintah belum cukup membuka ruang dialog terhadap aspirasi publik. Ia menyampaikan bahwa suara masyarakat harus didengar dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

“Jika rakyat saja sudah tidak didengarkan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat semakin menurun,” ujarnya.

Mahasiswa juga meminta DPRD Kota Malang untuk meneruskan aspirasi yang mereka bawa kepada pemerintah pusat. Mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai tuntutan tersebut.

Bahkan, apabila dalam waktu dekat tidak ada respons yang dianggap memadai, mahasiswa berencana melakukan konsolidasi yang lebih luas dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. (*)