JEMBER, enewsindo .co .id - Menjelang musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam waktu dekat, DPRD Jember menyoroti berkurangnya alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius mengingat sejumlah wilayah di Jember selama ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana kekeringan, terutama saat terjadi fenomena El Nino yang dapat memperpanjang musim kering dan mengurangi curah hujan.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, menyampaikan bahwa pemerintah daerah seharusnya memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan.

Menurutnya, kesiapan tidak hanya berkaitan dengan sumber daya di lapangan, tetapi juga dukungan anggaran yang memadai agar penanganan dapat dilakukan secara optimal ketika kondisi darurat terjadi.

Berdasarkan data yang diterimanya, anggaran BPBD Jember pada 2024 tercatat sebesar Rp13 miliar dengan realisasi sekitar Rp10,5 miliar. Pada 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi Rp14 miliar.

Namun, pada 2026 alokasi anggaran mengalami penurunan hingga sekitar Rp8,55 miliar. Penurunan tersebut dianggap cukup signifikan karena terjadi di tengah potensi ancaman kekeringan yang masih membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Jember.

Wahyu Prayudi Nugroho menilai berkurangnya anggaran kebencanaan perlu mendapat evaluasi mendalam. Ia mempertanyakan alasan di balik penurunan tersebut, apakah disebabkan oleh lemahnya perhatian terhadap upaya mitigasi atau karena persoalan kekeringan dianggap bukan lagi sebagai prioritas.

"Apakah ini karena mitigasi yang lemah atau memang kekeringan dianggap sebagai persoalan yang biasa oleh pemerintah," ujarnya, seperti dikutip dari radarjember.jawapos.com.

Selain menyoroti persoalan anggaran, legislator yang akrab disapa Nuki itu juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Ia mengimbau warga untuk merawat sumber-sumber mata air dan menghindari praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang berpotensi memicu kebakaran hutan maupun lahan selama musim kemarau berlangsung.

Lebih lanjut, ia mendorong penguatan sinergi antara BPBD, Desa Tangguh Bencana (Destana), Perhutani, pemerintah kecamatan, hingga berbagai unsur terkait lainnya.

Menurutnya, koordinasi yang solid antarinstansi menjadi kunci agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif ketika masyarakat membutuhkan bantuan. (*)