LUMAJANG, enewsindo.co.id - Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 memasuki tahapan lanjutan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang.

Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan anggaran daerah sekaligus memastikan setiap program yang telah dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pertanggungjawaban APBD tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran yang bersumber dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan daerah.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menilai bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingginya serapan anggaran. Menurutnya, yang lebih utama adalah bagaimana anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang tepat sasaran.

“Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Indah Amperawati.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Lumajang melalui alat kelengkapan dewan memberikan sejumlah masukan terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah daerah.

Beberapa catatan yang muncul di antaranya berkaitan dengan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat serta penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program daerah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menyatakan akan mencermati seluruh pandangan dan masukan yang disampaikan DPRD sebagai bahan penyempurnaan dalam tahapan pembahasan berikutnya.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu memperkuat efektivitas penggunaan APBD sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*)