JEMBER, enewsindo.co.id - Krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan di Kabupaten Jember terus meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat sebanyak 3.340 kepala keluarga (KK) terdampak kekeringan yang tersebar di 12 kecamatan, 22 desa atau kelurahan, dan 32 dusun.

Kondisi tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga akhir November atau awal Desember 2026, mengikuti prakiraan datangnya hujan. Warga di wilayah terdampak pun harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Sebagian warga terpaksa membeli air mineral untuk kebutuhan minum atau meminta air kepada tetangga yang masih memiliki persediaan. Sementara itu, bantuan distribusi air bersih dari pemerintah menjadi salah satu tumpuan warga untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dampak kekeringan juga dirasakan di fasilitas umum. Sejumlah tempat ibadah dan musala terpaksa menutup kamar mandi karena keterbatasan air. Kondisi ini menyulitkan jemaah yang hendak berwudu.

Kepala BPBD Kabupaten Jember, Dr. Drs. Edy Budi Susilo, M.Si., mengatakan jumlah warga terdampak terus bertambah seiring meluasnya wilayah yang mengalami kekeringan.

Berdasarkan laporan hingga minggu kedua Oktober 2026, jumlah warga terdampak tercatat sebanyak 3.330 KK di 10 kecamatan. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan jumlah tersebut meningkat menjadi 3.340 KK di 12 kecamatan.

“Kalau dua hari lalu kita masih pada posisi 10 kecamatan, per sore kemarin sudah berkembang lagi menjadi 12 kecamatan, 22 desa atau kelurahan dan 32 dusun,” ujar Edy, Sabtu 24 Oktober 2026

Menurut Edy, meluasnya wilayah terdampak dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan awal. Sejumlah wilayah yang sebelumnya relatif aman kini mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, BPBD Jember terus melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Hingga saat ini, sekitar 1,9 juta liter air telah disalurkan kepada masyarakat.

Operasi distribusi didukung empat truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter yang berasal dari BPBD, PDAM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Palang Merah Indonesia (PMI).

Dukungan tambahan juga datang dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Timur. Dengan tambahan armada tersebut, hampir enam truk tangki setiap hari dioperasikan untuk menjangkau sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih.

Selain distribusi air, BPBD Jember telah menyalurkan lebih dari 100 tandon untuk membantu penyimpanan air di lokasi terdampak.

Meski penyaluran bantuan sejauh ini masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD mewaspadai kemungkinan bertambahnya wilayah terdampak apabila musim kemarau terus berlanjut.

Edy menyebut ketersediaan tandon dan kesiapan armada menjadi perhatian utama. Operasional yang dilakukan berulang kali berpotensi menambah kerusakan kendaraan, sementara kebutuhan distribusi air diperkirakan masih berlangsung hingga awal Desember.

“Kalau ini terus berkembang sampai dengan awal Desember, kekhawatiran kami stok tandon kami juga habis. Kemudian truk-truk kami juga tentu saja sudah banyak kerusakan,” katanya.

Selain keterbatasan sarana, kondisi geografis juga menjadi tantangan dalam penyaluran air bersih. Sejumlah wilayah di Jember memiliki medan perbukitan dan akses jalan yang sulit dilalui kendaraan berat.

Edy mencontohkan distribusi air di Kecamatan Silo, termasuk wilayah Sumbermalang, yang membutuhkan penanganan khusus agar bantuan dapat menjangkau permukiman di dataran lebih tinggi.

Dalam kondisi tersebut, BPBD berupaya melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk membantu memindahkan air dari titik distribusi yang dapat dijangkau truk tangki menuju permukiman warga di lereng.

Edi menerangkan, BPBD Jember juga membuka pelaporan kebutuhan air bersih melalui pemerintah desa atau kelurahan. Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung melalui pesan singkat maupun WhatsApp kepada petugas atau Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Jember.

"Setiap laporan akan kami tindaklanjuti melalui asesmen lapangan untuk menentukan kebutuhan dan penanganan yang diperlukan," terangnya.

Di luar penanganan darurat, kata Edi, BPBD Jember mendorong penguatan mitigasi untuk mengurangi risiko kekeringan pada masa mendatang. Upaya tersebut meliputi pengembangan sarana penyediaan air melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), pembangunan sumur bor dan tandon permanen, serta pengelolaan sumber air.

"Pelestarian mata air melalui reboisasi dan pemeliharaan infrastruktur air juga dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air dalam jangka panjang," kata Edi.

Edy mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi agar penyaluran bantuan dapat terus berjalan dan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. (*)

Dengan prakiraan hujan yang baru datang pada akhir November hingga awal Desember 2026, kesinambungan distribusi air bersih menjadi tantangan bagi BPBD Jember dan instansi terkait. Di sisi lain, penguatan infrastruktur air perlu dilakukan agar masyarakat lebih siap menghadapi musim kemarau berikutnya. (*)