Detail Berita
Prabowo Minta Menteri Tertibkan Birokrasi dan Awasi Penyimpangan Aparat
Pewarta : Redaksi
21 Mei 2026
17:56
Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan arahan terkait pembenahan birokrasi dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). (Foto: Istimewa)
JAKARTA, enewsindo.co.id - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya pembenahan birokrasi di seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan. Dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo meminta para menteri segera melakukan penataan internal agar kebijakan pemerintah tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Menurut Prabowo, masih terdapat praktik di lingkungan birokrasi yang memanfaatkan celah aturan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia menilai instruksi pimpinan sering kali berubah arah ketika diterjemahkan ke dalam aturan teknis di lapangan. Karena itu, Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk lebih disiplin dan profesional dalam menjalankan tugas negara.
Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memahami berbagai modus yang biasa dilakukan birokrat untuk menyiasati kebijakan pemerintah. “Akal-akalan itu saya tahu. Semua menteri saya ingatkan, tertibkan birokrasimu ke bawah,” ujar Prabowo seperti dikutip dari Akurat.co. Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk peringatan agar seluruh kementerian lebih serius melakukan pengawasan internal.
Selain menyoroti persoalan birokrasi, Prabowo juga meminta kepala daerah ikut memperkuat pengawasan terhadap aparat di wilayah masing-masing. Ia menegaskan perkembangan teknologi saat ini membuat penyimpangan lebih mudah diketahui publik, sehingga masyarakat diminta tidak ragu mendokumentasikan dan melaporkan pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
Prabowo turut menyinggung adanya praktik pengawalan ilegal terhadap pengusaha nakal yang diduga melibatkan oknum aparat. Menurutnya, pemerintahan yang kuat dan bersih menjadi syarat utama agar Indonesia mampu berkembang menjadi negara maju. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. (*)
Komentar
Berita Terbaru
Pendidikan & Teknologi
Suara Publik Jadi Bahan Evaluasi, Dinas Pendidikan Nias Selatan Gelar FKP 2026
20 Agustus 2026
11:25
Hukum & Politik
Pemkab Jember Pastikan Nasib PPPK dan PPPK Paruh Waktu, Gus Fawait : Kami Siap Kawal Proses Peralihan Status
20 Agustus 2026
10:27
Hukum & Politik
Pemulihan Pascabencana Nias Selatan Didorong Lebih Cepat, Tim PRR Siapkan Dukungan Penanganan Infrastruktur
20 Agustus 2026
02:09
Hukum & Politik
Evaluasi PKG, Bupati Nias Selatan Tekankan Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Medis
20 Agustus 2026
02:02
Hukum & Politik
Mediasi Redam Konflik Tetangga di Kalisat, Akses Jalan Kembali Dibuka
19 Agustus 2026
21:06