Detail Berita
Guru Honorer Madrasah Demo di DPR Tolak Aturan UU ASN 2023
Pewarta : Redaksi
21 Mei 2026
18:05
Guru honorer madrasah saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026). (Foto: Istimewa)
JAKARTA, enewsindo.co.id - Aksi unjuk rasa yang dilakukan guru honorer madrasah dari berbagai daerah berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Mei 2026.
Massa mulai berdatangan sejak siang hari dan berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) sebelum bergerak menuju pintu utama kompleks parlemen. Demonstrasi tersebut dilakukan untuk menyuarakan penolakan terhadap aturan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023.
Para peserta aksi terlihat datang menggunakan sejumlah bus yang diparkir di sekitar pintu masuk kawasan GBK. Mereka membawa aspirasi terkait status kepegawaian guru swasta madrasah yang dinilai belum mendapat kesempatan setara dalam seleksi ASN maupun PPPK. Situasi di sekitar lokasi aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Di tengah berlangsungnya aksi, rombongan Presiden Prabowo Subianto sempat melintas di kawasan tersebut menggunakan kendaraan Maung. Kehadiran Presiden menarik perhatian massa guru honorer dan buruh yang berada di sekitar lokasi. Mereka tampak melambaikan tangan saat iring-iringan kendaraan melintas sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju depan Gedung DPR/MPR RI.
Salah satu peserta aksi, Irwan, menyampaikan bahwa guru honorer madrasah selama ini merasa sulit bersaing dalam proses seleksi PPPK karena terkendala usia dan status sekolah swasta.
“Kami berharap ada kebijakan yang memberikan ruang bagi guru madrasah swasta untuk bisa diangkat menjadi ASN atau PPPK karena selama ini kesempatan kami sangat terbatas.” Pernyataan tersebut dikutip dari laporan megapolitan.kompas.com.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi para guru honorer madrasah kepada pemerintah dan DPR RI agar aturan terkait rekrutmen ASN dapat memberikan peluang yang lebih adil. Para peserta berharap tuntutan mereka bisa menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan ke depan. (*)
Komentar
Berita Terbaru
Hukum & Politik
FORWALI NISEL Dorong Bobby Nasution Percepat Pemerataan Pembangunan di Usia ke-35
5 Juli 2026
23:16
Hukum & Politik
Ketua AWAS Sampang Salurkan Bantuan kepada Balita Penderita Gizi Buruk di Pengarengan
5 Juli 2026
17:58
Hukum & Politik
Perkuat Sinergi Daerah, Bupati Nias Selatan Hadiri Pembukaan PRSU 2026
4 Juli 2026
17:47
Pendidikan & Teknologi
Kenapa Sih Kok Tampilan Website Bisa Menarik?
4 Juli 2026
10:20
Hukum & Politik
BNN Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Ganja, Diduga untuk Cairan Vape
4 Juli 2026
10:00