Detail Berita
Tuntut Hukuman Maksimal, Massa Santri Kepung PN Sampang
Pewarta : Ahmad
21 Mei 2026
21:11
Massa Santri kepung PN Sampang ( Foto : Ahmad)
SAMPANG, enewsindo.co.id - Persatuan Antar Alumni Pondok Pesantren dan simpatisan se-Madura menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Sampang, Kamis (21/5/2026).
Mereka mendesak majelis hakim memberikan hukuman maksimal kepada dua terdakwa kasus penganiayaan dan ancaman pembunuhan terhadap guru tugas pondok pesantren di Madura.
Aksi tersebut dipicu rasa kecewa massa terhadap tuntutan hukuman 5 tahun penjara yang dinilai terlalu ringan bagi pelaku kekerasan terhadap guru tugas pesantren, Abdur Rozak.
Koordinator aksi, Hasan Basri, mengatakan putusan hukum seharusnya mampu memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi para guru tugas di lingkungan pondok pesantren.
“Kami berharap majelis hakim memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa agar ada efek jera dan perlindungan hukum bagi guru tugas di pondok pesantren,” kata Hasan saat menyampaikan orasi.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan massa, Hasan menegaskan pihaknya ingin proses hukum berjalan adil dan berpihak pada penegakan hukum. Menurutnya, kasus kekerasan terhadap guru pesantren tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keamanan dan masa depan pendidikan di lingkungan pondok pesantren.
Selain mendesak hukuman maksimal, massa aksi juga meminta kejelasan penanganan perkara dalam waktu 1x24 jam. Mereka memberi ultimatum akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan tidak mendapat respons yang jelas.
“Kalau tidak ada perkembangan, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar sampai aktivitas lumpuh,” tegasnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Massa membawa sejumlah poster tuntutan serta menyerukan perlindungan hukum terhadap guru tugas pesantren.
Mereka menyebut aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap moral bangsa dan masa depan pondok pesantren di Madura. (*)
Komentar
Berita Terbaru
Hukum & Politik
Pemulihan Pascabencana Nias Selatan Didorong Lebih Cepat, Tim PRR Siapkan Dukungan Penanganan Infrastruktur
20 Agustus 2026
02:09
Hukum & Politik
Evaluasi PKG, Bupati Nias Selatan Tekankan Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Medis
20 Agustus 2026
02:02
Hukum & Politik
Mediasi Redam Konflik Tetangga di Kalisat, Akses Jalan Kembali Dibuka
19 Agustus 2026
21:06
Hukum & Politik
Bupati Nias Selatan Ajak Warga Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata
19 Agustus 2026
15:50
Hukum & Politik
SIMPEGNAS Jadi Alat Ukur Disiplin ASN Nias Selatan "Stop Titip Absen"
18 Agustus 2026
20:06