BANYUWANGI, enewsindo.co.id - Transformasi digital pemerintahan kini bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, di balik pesatnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ancaman keamanan siber juga menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Keamanan Siber yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Banyuwangi, Rabu (6/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti Dinas Kominfo dan perwakilan pemerintah daerah se-Jawa Timur dan Bali.

Banyuwangi dipilih sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. Daerah berjuluk Sunrise of Java itu saat ini mencatat indeks SPBE terbaik di antara seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI Marsma TNI Budi Eko Pratomo mengatakan, implementasi SPBE menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang cepat serta transparan.

Namun, menurut dia, percepatan digitalisasi belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan keamanan siber. Kondisi itu berpotensi menimbulkan risiko terhadap perlindungan data, keandalan layanan, hingga stabilitas sistem pemerintahan.

“Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sekaligus merumuskan langkah konkret dalam implementasi SPBE yang aman, andal, dan berkelanjutan,” ujar Budi.

Ia menambahkan, Banyuwangi dinilai berhasil membangun tata kelola digital yang konsisten dan terintegrasi. Bahkan, daerah ini juga dipercaya sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial tingkat nasional.

“Banyuwangi menjadi contoh praktik terbaik penerapan SPBE. Ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan layanan publik berbasis digital yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sekaligus Plt Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi Budi Santoso menjelaskan, keberhasilan implementasi SPBE di Banyuwangi tidak lepas dari komitmen kepala daerah dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik.

Menurut dia, digitalisasi telah menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur utama di Banyuwangi. Saat ini seluruh desa di Banyuwangi, sebanyak 217 desa, telah terjangkau jaringan fiber optik.

“Implementasi SPBE didukung seluruh OPD hingga pemerintahan desa. Jadi digitalisasi pelayanan benar-benar terintegrasi,” katanya.

Tak hanya itu, Banyuwangi juga membangun pusat data terpusat di Dinas Kominfo dengan standar best practice dan SNI. Penguatan kapasitas SDM teknologi informasi juga terus dilakukan secara berkala melalui pembentukan agen digital di tingkat desa, kecamatan, hingga OPD.

“Evaluasi penerapan SPBE dilakukan rutin setiap minggu oleh bupati bersama seluruh OPD,” terang Budi.

Untuk memperkuat perlindungan sistem digital, Banyuwangi juga telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) melalui peraturan bupati. Tim ini bertugas menangani respons insiden keamanan siber guna melindungi layanan publik digital dan infrastruktur teknologi informasi daerah. (*)