BANYUWANGI, enewsindo.co.id - Gerakan hemat energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai digalakkan di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, terlihat bersepeda menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Rabu pagi (1/4/2026).

Ipuk mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) mengurangi penggunaan BBM dengan bersepeda ke kantor bagi yang rumahnya dekat, atau menggunakan transportasi umum maupun transportasi daring.

Dari kediamannya, Ipuk mengayuh sepeda menuju Kantor Pemkab Banyuwangi yang berjarak sekitar 2 kilometer.

“Ini langkah kecil untuk menghemat energi, utamanya BBM. Hari ini saya sengaja gowes menuju kantor. Selain badan lebih bugar, saya juga bisa bersosialisasi langsung dengan warga,” ujar Ipuk.

Dalam perjalanan menuju kantor, Ipuk menyempatkan diri menyapa warga yang ditemuinya di sepanjang jalan. Ia mengatakan, bersepeda tidak hanya menghemat BBM, tetapi juga memberi kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat.

Ipuk juga terlihat bersepeda saat meninjau sejumlah pelayanan publik, salah satunya ketika meninjau progres pembangunan gedung baru Perpustakaan Daerah.

Ia mengajak ASN membiasakan bersepeda, bahkan berjalan kaki, terutama bagi mereka yang tinggal dekat dengan tempat kerja.

“Saya mengajak semua ASN mulai membiasakan naik sepeda atau jalan kaki bagi yang rumahnya dekat. Bahkan, ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk berlari. Apalagi bagi yang kesehariannya bekerja di belakang meja dan duduk lama, ini harus dibiasakan, bahkan dijadikan budaya karena menyehatkan,” ujarnya.

Jauh sebelum wacana penghematan BBM, sejak Februari 2026 Ipuk telah mengeluarkan kebijakan gerakan penggunaan angkutan umum setiap hari Jumat. Dalam gerakan tersebut, ASN diminta menggunakan ojek online (ojol) maupun transportasi umum ke kantor.

Program itu tidak hanya bertujuan mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan para pengemudi.

Terkait kebijakan pemerintah pusat yang mulai 1 April 2026 menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN dan sektor swasta, Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi masih akan membahasnya.

“Ini sedang kami bahas, apakah Banyuwangi juga memungkinkan melaksanakan WFH. Jika sudah banyak yang menggunakan angkutan umum, berjalan kaki, atau bersepeda, saya rasa WFH akan menjadi pilihan terakhir,” kata Ipuk.

Ia menegaskan, efisiensi BBM harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, menurutnya, tetap membutuhkan kecepatan kerja dan koordinasi agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara optimal. (*)