JAKARTA, enewsindo.co.id – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinet mengkaji langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM), termasuk kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH), sebagai respons atas kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani menyatakan pelaku usaha memahami situasi global yang berpotensi memicu kenaikan biaya energi dan logistik di dalam negeri. Namun, dunia usaha menilai setiap kebijakan efisiensi perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak mengganggu produktivitas maupun keberlangsungan operasional perusahaan.

"Kebijakan seperti WFH perlu dilihat lebih dulu desain dan dampaknya terhadap berbagai sektor usaha," ujarnya.

Menurutnya, penerapan kerja jarak jauh tidak dapat dilakukan secara merata di semua bidang. Sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan layanan lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja agar proses produksi dan distribusi berjalan normal.

"Banyak sektor yang tetap membutuhkan mobilitas pekerja, sehingga kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara seragam," jelasnya.

Di sisi lain, beberapa sektor dinilai lebih fleksibel untuk menerapkan pola kerja dari rumah, seperti teknologi informasi dan pekerjaan kreatif. Dunia usaha berharap jika kebijakan ini dibahas lebih lanjut, pemerintah melibatkan pelaku usaha dalam kajian mendalam agar langkah penghematan energi dapat berjalan tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi.

"Perlu ruang diskusi agar kebijakan yang diambil tetap menjaga stabilitas usaha sekaligus mencapai tujuan efisiensi energi," pungkasnya. (*)