LOMBOK, enewsindo.co.id - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kabupaten Lombok Tengah mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dan Pusat untuk membantu memfasilitasi, memberikan pelatihan, dan menyiapkan kebutuhan lainnya untuk mendorong lahirnya wirausaha baru. "Kami mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah membantu memfasilitasi, memberikan pelatihan, dan menyiapkan kebutuhan untuk para calon wirausaha," kata Muhammad Alamsyah, Ketua BPC HIPMI Kabupaten Lombok Tengah. Alamsyah menyampaikan bahwa dampak yang luar biasa juga bisa dihasilkan oleh para pengusaha muda. "Contohnya, ada 700 anggota HIPMI yang memiliki rata-rata omzet sampai Rp1 miliar. Jika dihitung, berarti ada perputaran uang bisa sampai Rp700 miliar. Bagaimana jika ada 5.000 sampai 10.000 wirausaha baru? Akan memberikan dampak yang sangat dahsyat untuk perekonomian," ujarnya. Untuk itu, kolaborasi antara semua pihak sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi kedepannya. "Kami berharap kolaborasi semua pihak bisa semakin baik, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi kedepannya," tutup Alamsyah. (red)