Detail Berita

Hukum & Politik

Pengecer BBM Kapongan Curhat ke DPRD, Minta Kepastian Hukum

Pewarta : Hamzah

16 November 2026

19:25

Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi (BBM) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Situbondo (Foto: Hamzah


SITUBONDO, enewsindo.co.id - Keresahan menghantui para pengecer bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Kapongan, Situbondo. Mereka khawatir aktivitas mengangkut BBM dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menuju tempat penjualan eceran justru berujung persoalan hukum.

Persoalan tersebut akhirnya dibawa ke meja wakil rakyat. Senin (16/11), sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Pengimbal BBM Kecamatan Kapongan mendatangi Gedung DPRD Situbondo. Mereka meminta kejelasan regulasi sekaligus solusi atas polemik distribusi BBM eceran yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat kecil.

Dalam audiensi bersama Komisi II DPRD Situbondo, para pengecer mengungkapkan kegelisahan mereka. Di satu sisi, aktivitas pengimbalan BBM diakui bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun, di sisi lain, mereka berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan ekonomi yang melatarbelakanginya.

Anggota Komisi II DPRD Situbondo, Zulfikar Purnama Rahman, yang akrab disapa Oki, menyambut aspirasi tersebut. Menurut dia, keluhan para pengecer perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama menyangkut kepastian aturan distribusi BBM di daerah.

Oki menyebut, pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. Termasuk mengkaji kembali regulasi yang berlaku dan menelusuri keabsahan rekomendasi Diskoperindag Situbondo yang diterbitkan pada 2014 silam.

"Kita akan membawa aspirasi ini ke tahap selanjutnya kepada pimpinan dan akan mencarikan solusinya. Para pengimbal BBM mengakui atas perbuatannya yang melanggar hukum, tapi mereka minta kebijakan pemerintah agar mereka bisa mengimbal BBM tidak resah," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Pengimbal BBM Kecamatan Kapongan, H. Muhammad Sodik, tidak menampik bahwa aktivitas pengimbalan yang dilakukan selama ini menyalahi aturan. Meski demikian, dia berharap ada kebijakan yang bisa menjadi jalan tengah.

Menurut Sodik, para pengecer membutuhkan kepastian. Mereka tidak ingin terus menjalankan aktivitas ekonomi dengan dihantui ketakutan terhadap ancaman persoalan hukum.

Dia menegaskan, kedatangan rombongan ke gedung DPRD bukan untuk mengabaikan aturan. Mereka justru meminta pemerintah daerah dan DPRD memberikan kejelasan sikap, apakah aktivitas tersebut akan ditertibkan secara menyeluruh atau ada kebijakan yang memungkinkan masyarakat menjalankan usaha sesuai ketentuan.

"Kalau memang ini mau diterbitkan, monggo diterbitkan semuanya, atau kalau memang ada kebijakan, tolong segera disegerakan untuk diberikan kebijakannya," tegasnya.

Kini, para pengecer menunggu tindak lanjut dari hasil audiensi tersebut. Mereka berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas pembahasan di ruang rapat, tetapi berujung pada kepastian regulasi yang jelas, adil, dan tidak merugikan masyarakat kecil. (*)

Tags : #beritasitubondo #dprdsitubondo #pengimbalbbm

Ikuti Kami :

Komentar