SITUBONDO, enewsindo.co.id – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Situbondo menegaskan bahwa penanganan sanksi terhadap anggota Komisi III berinisial ARR, yang dipecat oleh Mahkamah Partai Gerindra akibat dugaan penyalahgunaan narkoba di Surabaya, tetap harus berjalan sesuai mekanisme aturan dan kode etik kelembagaan dewan.

Langkah ini diambil guna memastikan seluruh prosedur penegakan etika di lingkungan DPRD Situbondo dilaksanakan secara terukur serta mematuhi tata tertib beracara yang berlaku.

Ketua BK DPRD Kabupaten Situbondo Siti Maria Ulfa mengungkapkan, usai memperoleh aduan seputar dugaan keterlibatan ARR pada kasus narkotika, pihaknya sigap meminta keterangan langsung dan mendapati sang legislator bertindak amat kooperatif.

“Yang bersangkutan membenarkan bahwa memang telah terjadi penyalahgunaan narkoba. Kami sudah merapatkan hal ini di internal Badan Kehormatan dan berkonsultasi dengan tenaga ahli, Bapak Rusdiyanto Susung dari Universitas Narotama Surabaya,” ujar Maria, pada Selasa 13 November 2026

Berdasarkan aturan kode etik DPRD, BK sementara merekomendasikan sanksi teguran tertulis yang bakal dibacakan pada rapat paripurna mendatang, mengingat sanksi pemberhentian dari keanggotaan dewan secara aturan memerlukan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) atau surat resmi dari DPP partai terkait.

Pihak BK menegaskan tetap menghormati keputusan internal partai politik yang bersangkutan sembari menunggu kelengkapan administrasi resmi untuk memproses langkah Pengantian Interwaktu (PAW) sesuai ketentuan perundang-undangan. (*)