NIAS SELATAN, enewsindo.co.id - Persoalan bahan bakar minyak (BBM) hingga maraknya praktik penangkapan ikan menggunakan bom ikan menjadi keluhan nelayan di Kabupaten Nias Selatan.

Mereka berharap pemerintah dan kepolisian turun tangan agar aktivitas melaut tidak terganggu sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut.

Keluhan tersebut disampaikan masyarakat saat mengikuti kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat yang digelar Kapolres Nias Selatan AKBP Alfian Tri Permadi, S.I.K., M.H., di Pelabuhan Lama Teluk Dalam, Rabu 11 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi nelayan. Salah satunya terkait sulitnya memperoleh surat rekomendasi pembelian BBM. Proses pengurusan yang dinilai memakan waktu cukup lama membuat nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk melaut.

Salah seorang warga, Agus Duha, mengungkapkan bahwa persoalan rekomendasi BBM perlu mendapat perhatian serius. Sebab, bahan bakar menjadi kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas nelayan sehari-hari.

Selain persoalan BBM, masyarakat juga menyoroti praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang masih meresahkan. Bahkan, terdapat dugaan penggunaan bahan kimia berbahaya berupa putas untuk menangkap ikan di perairan Nias Selatan.

Praktik tersebut dinilai merugikan nelayan tradisional. Selain mengancam keselamatan, penggunaan bahan berbahaya juga berpotensi merusak ekosistem laut dan mengganggu keberlangsungan sumber daya perikanan.

Masyarakat pun meminta kepolisian meningkatkan patroli di wilayah perairan guna mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kapolres Nias Selatan AKBP Alfian Tri Permadi menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi nelayan.

"Persoalan rekomendasi dan ketersediaan BBM bagi nelayan akan kami koordinasikan dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Kami berharap ada solusi agar kebutuhan nelayan dapat terpenuhi dan aktivitas melaut berjalan lancar," ujarnya.

Terkait pengawasan perairan, Alfian tidak menampik masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana, terutama kapal patroli. Kendati demikian, kebutuhan tersebut telah disampaikan kepada Polda Sumatera Utara agar mendapat dukungan fasilitas yang memadai.

"Kami menyadari pengawasan wilayah perairan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Kebutuhan kapal patroli sudah kami sampaikan kepada Polda Sumatera Utara," jelasnya.

Polres Nias Selatan juga akan memperkuat koordinasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, serta Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan sekaligus mencegah praktik penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak maupun bahan kimia berbahaya.

Tidak hanya persoalan nelayan, dalam kesempatan itu Kapolres turut menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sejumlah tindak pidana, seperti peredaran narkoba, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), hingga pencurian kendaraan bermotor (curanmor), menjadi perhatian untuk ditindak tegas.

Alfian juga mengingatkan masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas. Salah satunya dengan menggunakan helm berstandar SNI saat berkendara sepeda motor.

Menurutnya, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Nias Selatan sepanjang 2026 masih tergolong tinggi dan telah mengakibatkan korban jiwa.

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm berstandar SNI dan patuhi aturan lalu lintas. Keselamatan harus menjadi prioritas," pesannya.

Melalui kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat tersebut, Kapolres berharap komunikasi antara kepolisian dan masyarakat semakin terbuka. Ia meminta warga tidak segan menyampaikan keluhan, pengaduan, maupun informasi terkait gangguan kamtibmas.

"Kami terbuka terhadap setiap aspirasi dan pengaduan masyarakat. Silakan sampaikan persoalan yang dihadapi. Kami akan berupaya memberikan pelayanan dan mencarikan solusi sesuai dengan kewenangan kepolisian," pungkasnya. (*)