BONDOWOSO, enewsindo.co.id - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bondowoso menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Namun, persetujuan tersebut disertai sembilan rekomendasi strategis yang diminta menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Sejumlah catatan yang disampaikan Golkar menyasar berbagai sektor. Mulai dari pembenahan tata kelola aparatur sipil negara (ASN), pemerataan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, penguatan pengawasan birokrasi, hingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Pandangan Fraksi Golkar tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Mas Didik, dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso.

Dalam penyampaiannya, Didik menekankan pentingnya penataan distribusi pegawai berdasarkan kebutuhan dan kompetensi. Menurut dia, penempatan tenaga kesehatan maupun tenaga kependidikan harus sesuai dengan fungsi dan kebutuhan unit pelayanan.

"Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang distribusi tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. Tenaga kesehatan yang berada di luar unit pelayanan dasar diminta dikembalikan ke puskesmas atau rumah sakit, sedangkan tenaga pendidik diarahkan kembali ke satuan pendidikan," ungkapnya.

Selain penataan ASN, Golkar juga mendorong penguatan pengawasan internal birokrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Persoalan aset daerah turut menjadi perhatian. Golkar meminta pemerintah daerah melakukan penataan dan optimalisasi aset agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

Tak hanya itu, pembenahan Perumda Ijen Tirta juga masuk dalam rekomendasi fraksi. Sementara itu, rencana revitalisasi Alun-Alun Bondowoso diharapkan tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, khususnya lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Perhatian lainnya tertuju pada wacana pembangunan Rumah Sakit Integrasi. Golkar mengingatkan agar rencana proyek tersebut tidak terburu-buru direalisasikan tanpa perhitungan kelayakan finansial yang matang.

Didik menegaskan, pemerintah daerah perlu mengkaji secara menyeluruh kemampuan keuangan daerah, potensi risiko, serta keberlanjutan operasional rumah sakit tersebut.

"Namun, skema pembiayaannya harus melalui kajian kelayakan komprehensif, terutama menyangkut kemampuan keuangan, risiko, dan keberlanjutan operasional," tegasnya.

Golkar juga mengingatkan agar pembiayaan pembangunan rumah sakit tidak berujung pada beban baru bagi masyarakat. Terutama jika berdampak terhadap kualitas pelayanan maupun keterjangkauan tarif kesehatan.

Dengan sejumlah catatan tersebut, persetujuan Fraksi Golkar terhadap Raperda APBD 2027 diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan kebijakan anggaran. Sehingga, alokasi belanja daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bondowoso.