JEMBER, enewsindo.co.id - Pembangunan di Kabupaten Jember tidak hanya diarahkan untuk menjangkau kawasan perkotaan. Pemerataan hingga desa dan wilayah pelosok menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Arah tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD (RAPBD) 2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jember, Kamis (1/10/2026) malam.

Tujuh fraksi di DPRD Jember menyampaikan pandangan terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Secara umum, seluruh fraksi memberikan pandangan positif dan menyepakati agar pembahasan RAPBD 2027 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Bupati Jember Gus Fawait yang hadir bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyambut baik pandangan tersebut.

Menurut dia, masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam menyusun arah kebijakan anggaran agar APBD 2027 dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jember.

"Alhamdulillah pandangannya sangat baik ya, dan itu akan menjadi masukan untuk bagaimana kita merancang APBD tahun 2027 sesuai dengan kebutuhan dari Kabupaten Jember," ujar Gus Fawait.

Di balik pembahasan angka-angka dalam RAPBD, pemerintah daerah menempatkan sejumlah persoalan masyarakat sebagai perhatian. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di desa menjadi bagian dari arah kebijakan yang disiapkan.

Gus Fawait mengatakan pembangunan daerah harus memberikan manfaat secara lebih merata. Karena itu, perhatian pemerintah tidak boleh hanya tertuju pada satu kawasan.

"Semangatnya sama bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di satu titik, tetapi semua daerah, semua desa harus juga mendapatkan sentuhan dari Pemerintah Kabupaten Jember," katanya.

Menurut dia, gagasan mengenai pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian yang disampaikan hampir seluruh fraksi dalam pandangan umum mereka.

"Hampir seluruh fraksi, tujuh fraksi, yang juga menyuarakan hal yang sama, yaitu pemerataan pembangunan," imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Jember selanjutnya akan membawa berbagai masukan tersebut dalam proses pembahasan RAPBD 2027. Arah yang sama juga akan menjadi perhatian dalam perubahan APBD pada tahun anggaran tersebut.

Dengan demikian, pembahasan RAPBD tidak semata menjadi proses administratif tahunan, tetapi menjadi ruang untuk menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, termasuk memastikan pembangunan dapat menjangkau desa-desa hingga wilayah pelosok Jember.

Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya dilakukan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku antara Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Jember. (*)