KUBU RAYA, enewsindo.co.id – Dunia pelayanan kesehatan di Kabupaten Kubu Raya mendadak gempar usai terjadi insiden penganiayaan di area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin, Selasa (18/8/2026) siang.

Aksi kekerasan fisik yang menimpa seorang tenaga medis serta petugas pengamanan internal rumah sakit tersebut kini telah resmi ditangani oleh aparat kepolisian setempat.

Peristiwa kekerasan tersebut berawal dari perselisihan antara seorang oknum pengunjung berinisial AR dengan petugas kesehatan dan personel pengamanan yang sedang menjalankan tugas pelayanan rutin.

Situasi yang mendadak memanas di area koridor pelayanan umum tersebut berujung pada tindakan anarkis hingga mengakibatkan para korban menderita luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis mendesak.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lokasi kejadian, percekcokan bermula ketika pelaku ditegur terkait aturan jam berkunjung pasien di lingkungan rumah sakit. Tidak terima atas teguran ters

ebut, oknum pengunjung tersebut emosi dan langsung melayangkan pukulan ke arah dokter serta petugas sekuriti yang mencoba melerai serta mengamankan area.

Menanggapi kejadian yang menyita perhatian masyarakat luas ini, pihak manajemen RSUD Rasidin bersama jajaran pemerintah daerah langsung menempuh jalur hukum untuk melindungi keselamatan seluruh tenaga medis.

Pihaknya menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan fisik terhadap petugas kesehatan yang sedang menjalankan tugas pelayanan publik tidak dapat ditoleransi.

"Kami sudah menyerahkan seluruh bukti dan menyerahkan penanganan kasus kekerasan ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian agar diproses secara tegas," ujar perwakilan manajemen RSUD Rasidin saat memberikan keterangan resmi.

Aparat kepolisian setempat yang menerima laporan resmi dari pihak korban langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan intensif di tempat kejadian perkara.

Petugas kini tengah mengumpulkan barang bukti, mendalami keterangan saksi-saksi, serta mengamankan rekaman kamera pengawas (CCTV) guna mengusut tuntas motif dan memproses hukum pelaku secara adil dan "transparan" sesuai aturan yang berlaku. (*)