SITUBONDO, enewsindo.co.id - Usia 208 tahun bukan sekadar angka bagi Kabupaten Situbondo. Momentum Hari Jadi Kabupaten Situbondo (HARJAKASI) ke-208 menjadi ajang mengoreksi perjalanan, membaca tantangan, sekaligus menyatukan langkah untuk menentukan masa depan daerah.

Pesan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Situbondo. Mengusung tema “Refleksi Perjalanan, Konsolidasi Pembangunan, dan Menatap Situbondo Naik Kelas”, forum tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah dan masyarakat.

Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi, S.H.I., mengatakan HARJAKASI harus menjadi ruang evaluasi pembangunan secara terbuka. Capaian yang telah diraih patut diapresiasi, tetapi persoalan yang masih membelit masyarakat tidak boleh diabaikan.

“Hari Jadi Kabupaten Situbondo bukan sekadar peringatan bertambahnya usia sebuah daerah. Hari Jadi adalah momentum untuk berhenti sejenak, melihat ke belakang dengan jujur, melihat hari ini dengan kesadaran, dan menatap masa depan dengan keberanian,” kata Mahbub.

Menurut dia, sejumlah indikator menunjukkan pembangunan Situbondo bergerak positif. IPM 2025 mencapai 71,87, melampaui target 71,49. Pertumbuhan ekonomi juga tercatat 5,25 persen, lebih tinggi dari target 4,82 persen.

Namun, angka tersebut harus dibaca secara lebih mendalam. Rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 7,03 tahun menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar di sektor pendidikan. Begitu pula angka kemiskinan sekitar 78,02 ribu jiwa yang tidak boleh sekadar dipandang sebagai statistik.

Mahbub menegaskan pembangunan harus mampu mengubah kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, harus dirasakan petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, pelaku UMKM hingga pekerja informal.

“Ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi seberapa banyak masyarakat yang ikut tumbuh bersama ekonomi tersebut,” tegasnya.

Tantangan lain berada pada sektor ketenagakerjaan. Dari 433,71 ribu penduduk yang bekerja, sekitar 71,49 persen masih berada di sektor informal. Kondisi itu menunjukkan kebutuhan terhadap pekerjaan yang lebih produktif, berpendapatan layak, sekaligus memberikan perlindungan sosial.

Dari sisi fiskal, PAD 2025 memang mencapai sekitar Rp320,97 miliar dan melampaui target. Namun, besarnya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih menjadi pekerjaan rumah. Pada 2026, pendapatan daerah dirancang sekitar Rp1,732 triliun, sedangkan belanja mencapai sekitar Rp1,784 triliun.

Karena itu, DPRD mendorong penguatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pengelolaan aset, BUMD, investasi, hilirisasi pertanian dan perikanan, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Mahbub juga menekankan pembangunan infrastruktur harus berdampak langsung terhadap masyarakat. Jalan, irigasi, sanitasi, air bersih, sekolah, fasilitas kesehatan hingga konektivitas ekonomi harus diarahkan untuk membuka akses dan menekan biaya masyarakat.

Delapan agenda pun didorong menjadi perhatian bersama, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan fiskal, reformasi pelayanan publik, pembangunan berkelanjutan, hingga penguatan karakter Situbondo sebagai Kota Santri.

Di sisi lain, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Mas Rio menyoroti pentingnya regenerasi. Menurutnya, masa jabatan seorang kepala daerah hanya lima tahun, sementara generasi baru akan terus tumbuh.

Karena itu, perubahan pola pikir generasi muda menjadi kunci. Anak-anak Situbondo harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap daerahnya. “Makanya harus punya komitmen bahwa ‘aku’ harus kalah dengan ‘kita’. Itu pesan saya untuk anak Situbondo,” tegas Mas Rio.

Bupati muda itu juga menyinggung potensi Besuki dan Panarukan yang memiliki nilai sejarah besar. Besuki, kata dia, memiliki warisan sejarah yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan pariwisata dan ekonomi baru.

“Kita mencoba memprioritaskan Besuki karena Besuki punya segala-galanya, punya heritage di situ yang bisa kita kembangkan,” ujarnya.

Sementara kawasan timur akan diarahkan sesuai karakter dan potensinya sebagai salah satu pusat perekonomian. Pengembangan wilayah dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Pesan Mahbub tentang semangat “Tak Atokaran” dan seruan Mas Rio agar “aku kalah dengan kita” akhirnya bertemu pada satu gagasan: Situbondo tidak akan maju jika pembangunan masih dibayangi ego sektoral.

Perbedaan pandangan tetap diperlukan dalam demokrasi. Namun setelah perdebatan selesai, seluruh pihak harus kembali pada tujuan yang sama.

“Kita boleh berbeda pandangan politik. Tetapi kita tidak boleh berbeda dalam cita-cita membangun Situbondo,” ujar Mahbub.

HARJAKASI ke-208 pun menjadi titik pijak baru. Bukan hanya merayakan sejarah, tetapi memastikan pembangunan benar-benar menghadirkan perubahan: kemiskinan berkurang, pendidikan membaik, pekerjaan berkualitas bertambah, ekonomi lokal menguat, pelayanan publik meningkat, dan kemandirian daerah semakin kokoh. (*)