NIAS SELATAN, enewsindo.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan bergerak cepat menjaga daya beli masyarakat. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, pemkab menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Camat Lahusa, Sabtu (25/7/2026). Program itu menjadi upaya menekan gejolak harga kebutuhan pokok, khususnya beras.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 kilogram dengan harga Rp63 ribu per sak. Harga tersebut lebih terjangkau dibandingkan harga yang beredar di pasaran sehingga menarik minat warga.

Staf Ahli Bupati Nias Selatan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Seksama Sarumaha, S.IP., M.A., yang hadir mewakili Bupati Nias Selatan, mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

"Gerakan Pangan Murah ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat menjaga daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi daerah," ujar Seksama.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus berkolaborasi dengan Perum Bulog dan berbagai pihak agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga serta distribusinya berjalan lancar hingga ke masyarakat.

Sementara itu, pihak Mitra Bulog yang enggan namanya disebut menyatakan kesiapan mendukung program pemerintah melalui penyediaan beras SPHP yang berkualitas dan sesuai ketentuan.

"Kami berkomitmen mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dengan memastikan pasokan beras SPHP tersedia sehingga masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang terjangkau," kata perwakilan Mitra Bulog.

Kegiatan GPM tersebut turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Nias Selatan, perwakilan Camat Lahusa, Mitra Bulog, serta unsur terkait lainnya. Pemkab Nias Selatan berharap program serupa dapat terus digelar di berbagai kecamatan sebagai langkah menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, dan memperkuat daya beli masyarakat. (*)