NIAS BARAT, enewsindo.co.id – Keterbatasan kemampuan fiskal masih menjadi tantangan utama pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan. Di tengah kondisi tersebut, Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, M.Si., M.M., memanfaatkan Forum Dialog Otonomi Daerah yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk mencari alternatif pembiayaan sekaligus mengawal revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dialog yang berlangsung di IKM Hall Institut Kesehatan Medistra, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (2/7/2026), mengangkat dua isu strategis, yakni strategi pembiayaan alternatif pembangunan daerah dan uji publik masukan APKASI terhadap Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Eliyunus hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Bappeda, Bapenda, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Bagian Tata Pemerintahan, serta Bagian Kerja Sama.

Menurut Eliyunus, forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah kabupaten untuk merespons tantangan pembangunan yang tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat. Karena itu, daerah perlu mulai membuka peluang pembiayaan alternatif yang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Forum ini kami manfaatkan untuk menjaring strategi pembiayaan baru di tengah keterbatasan fiskal. Yang paling penting, kami memastikan aspirasi pemerintah kabupaten, termasuk Nias Barat, menjadi bagian dalam penyempurnaan revisi UU Pemda," ujarnya.

Ia menilai revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah harus mampu memperkuat kewenangan daerah sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah kabupaten dalam membangun daerah sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.

Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias Barat berharap memperoleh gagasan dan model pembiayaan inovatif yang dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah. (*)