SAMPANG, enewsindo.co.id – Dua kelompok massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sampang, Kamis (25/6/2026), dengan membawa isu yang sama, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, keduanya menyampaikan penekanan aspirasi yang berbeda.

Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis menyatakan dukungan agar program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.

Koordinator Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli MBG, Abd Hamid, mengatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurut dia, program tersebut bermanfaat bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, lansia, serta peserta didik, sekaligus berpotensi menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan.

"Program ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sektor pangan daerah. Karena itu, kami mendukung agar Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan," ujar Abd Hamid dalam aksi tersebut.

Di sisi lain, Ketua PC PMII Sampang, Latifah, menilai pelaksanaan MBG masih perlu dibenahi. Ia meminta DPRD Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar dilakukan evaluasi total terhadap program tersebut.

Menurut Latifah, evaluasi harus mencakup tata kelola program, mekanisme pengadaan, keamanan pangan, distribusi, optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal, manfaat ekonomi bagi masyarakat, hingga sinkronisasi kebijakan antar instansi.

"Program ini menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar sehingga harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Latifah.

Selain evaluasi MBG, PMII juga meminta moratorium KDKMP serta mendesak DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terbuka dengan melibatkan pelaksana MBG, Satgas MBG, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan unsur masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Mohammad Iqbal Fatoni, mengatakan DPRD menerima seluruh masukan yang disampaikan kedua kelompok massa.

"Pada dasarnya kami sepakat dengan substansi aspirasi yang disampaikan. Program MBG maupun KDKMP memang perlu dievaluasi agar pelaksanaannya semakin baik," ujar Iqbal.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. DPRD Kabupaten Sampang menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. (*)